KUNINGAN (CT) – Meski kebijakan pelaksanaan ibadah haji merupakan wewenang lembaga eksekutif. Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penindakan oleh pihak legislatif terhadap polemik yang tengah berlangsung.
“Apalagi ada masyarakat atau calon jemaah haji ini mendapat pelayanan kurang baik,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kuningan, Tresnadi saat memberikan komentar kepada awak media, Kamis (11/08).
Pelaksanaan ibadah haji yang rutin digelar setiap tahun, lanjut Tresnadi, seharusnya mendapat pengelolaan yang lebih baik.
“Terutama tingkat kenyamanan bagi peserta haji dan keluarga sewaktu ibadah haji berlangsung,” kata Tresnadi seraya menambahkan, bahwa penyelenggaran ibadah haji tiap tahunnya mendapat fasilitas dari APBD sekitar Rp 300 juta.
Diberitakan sebelumnya, pelaksanaan pemberangkatan calon jemaah haji (Calhaj) Kabupaten Kuningan 2016 dinilai semrawut. Hal itu menyusul, dengan agenda pemberangkatan calhaj yang masuk dalam kloter 58, dipaksa berangkat pada Rabu, (10/08) kemarin.
“Seharusnya calhaj kloter itu berangkat nanti akhir bulan sekarang. Kenapa harus waktu ini juga,” ungkap Rizal salah seorang kerabat calhaj Kecamatan Cilimus, yang kecewa dengan prosedur PPIH (Panitia Pemberangkatan Ibadah Haji) Kuningan yang dinilai tidak becus.
Pemberangkatan calhaj saat ini, kata dia, seharus dilakukan oleh calhaj yang masuk dalam kloter 5 dengan kuota 344 jemaah haji.
Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, salah seorang Calhaj juga bahkan ada yang menggagalkan keberangkatannya ke tanah suci, akibat dipercepatnya jadwal.
“Calhaj yang mesti berangkat akhir bulan ini. Pas dikasih tahu harus berangkat sekarang, malah kaget dan membuat kondisi badan ambruk,” katanya.
Sementra itu, Kasi Haji dan Umroh Kemenag Kuningan, H. Hamzah Rukamana mengatakan, dipercepatnya jadwal keberangkatan calhaji untuk kloter 58 ini, akibat sudah lengkapnya persyaratan yang dibutuhkan.
“Iya visa untuk calhaj itu sudah ada. Jadi, mereka harus berangkat,” jelasnya. (Ipay)
