Cirebontrust.com – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Cirebon kecewa, karena selama ini pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat tidak memperhatikan nasib honorer K2. Tak hanya itu, Pemkab Cirebon pun dinilai tak serius untuk memberikan intensif kepada para K2 yang sudah dijanjikan sejak awal 2017 lalu.
Hal itu seperti disampaikan Ketua PGRI Kabupaten Cirebon, H Dadang Dawud. Menurut dia, pihaknya sejauh ini terus memperjuangkan agar nasib honorer K2 di daerahnya diperhatikan pemerintah setempat.
Dengan memberikan intensif kepada mereka yang anggarannya dari APBD. Bahkan, pihaknya pun sampai melakukan studi banding ke Magelang yang sudah lebih dulu honorer K2 diberikan intensif dari pemda setempat.
Ia menjelaskan, honorer K2 yang mayoritas tenaga pendidik di Magelang telah diberikan intensif oleh pemda sebesar Rp 600 ribu setiap bulannya.
Namun, ketika hasil studi banding itu disampaikan di hadapan DPRD serta OPD terkait dan juga Bupati Cirebon, H Sunjaya Purwadisastra beberapa bulan lalu, pihaknya malah dijanjikan akan diberikan intensif sebesar Rp 100 ribu perbulan saja. Itu pun katanya, PGRI harus terlebih dahulu menyiapkan draf konsep perbup terkait pemberian intensif tadi.
“Dan ketika draf konsep tentang perbup ini sudah kami siapkan, tapi yang ada malah seperti ini, tidak ada keseriusan. Kami terus terang sangat kecewa kenapa pembahasan draf untuk perbup ini tidak segera diselesaikan,” kata Dadang kapada media usai membahas perbup tersebut di hadapan beberapa perwakilan OPD terkait yang belum juga final, di SMPN 1 Sumber, Senin (07/08).
Ia mengaku, pertemuan itu sudah yang kedua kalinya. Namun sampai saat ini tidak ada titik temu dan selalu buntu karena yang hadir baik dari Disdik, Inspektorat, BAPPEDA, BKPSDM, bagian keuangan, bagian hukum, serta yang lainnya hanya mengirimkan perwakilan yang tidak memiliki kewenangan untuk memberikan ketentuan pasti.
“Ya kami inginkan setiap yang hadir itu yang mempunyai kebijakan menentukan keputusan. Jangan hanya diwakilkan seperti ini, kalau setiap pertemuan terus-terusan diwakilkan ya tidak akan selesai-selesai pembahasannya,” kata Dadang.
Ia mengaku, seharusnya yang berinisiatif memperhatikan kesejahteraan honorer K2 dengan diberi intensif bukanlah PGRI.
Namun demikian pihaknya memberanikan diri hingga menyiapkan draf konsep perbupnya demi kesejahteraan K2 yang menurutnya lebih dari 8.500 orang yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
Dari jumlah K2 yang ada tadi, sebanyak lebih dari 6.000 orang merupakan murni guru honorer yang selama ini hanya diberikan intensif dari dana BOS di sekolah mereka masing-masing.
“Paling besar-besarnya itu guru honorer dihonor sebesar Rp 200 perbulan. Uang segitu dapat apa? Makanya kami dorong terus agar ada intensif dari pemkab. Tapi ketika dijanjikan akan diberi intensif Rp 100 ribu kami malah disuruh menyiapkan draf perbupnya, dan ketika sudah siap malah tidak segera diselesaikan pembahasannya,” kata Dadang.
Dengan berharap penuh, Dadang pun meminta kepada bupati Cirebon agar merealisasikan intensif yang telah dijanjikan sebelumnya, meski diambil dari APBD perubahan 2017.
“Dan harapan kami juga, pertemuan ke depan yang hadir adalah unsur pimpinan yang mempunyai kewenangan menentukan kebijakan. Supaya pembahasan draf konsep perbup pun segera final,” kata Dadang.
Sementara itu di tempat yang sama, baik dari perwakilan Disdik Kabupaten Cirebon maupun perwakilan OPD lain yang hadir, enggan untuk dimintai komentar. Mereka pun masing-masing langsung buru-buru turun dari lantai dua, tempat pertemuan itu digelar. (Sukirno Raharjo)
