Citrust.id – Bantuan pangan non-tunai (BPNT) dari pemerintah pusat merupakan program yang tujuannya untuk meringankan beban pengeluaran kebutuhan pangan bagi keluarga penerima manfaat (KPM), dengan diberikan kartu yang dapat ditukarkan dengan beras dan telur di kios E-Warung yang telah bekerja sama dengan himpunan bank negara (HIMBARA).
Namun demikian, dalam pelaksanaannya banyak dikeluhkan sejumlah warga penerima bantuan tersebut, karena kualitas beras yang kurang bagus dan tidak sesuai dengan jenis beras dari program BPNT.
Selain itu, ditemukan persoalan lainnya, yaitu dengan ikut sertanya perusahaan daerah (PD BWI) yang menjadi supplier dalam program tersebut. Sehingga, mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, salah satunya aktivis anti korupsi, Anggi Noviah.
“BWI kan salah satu suplayer dalam program pemerintah baik BPNT maupun rastra, wajar kalau dapat laba, bagi saya laba 1 miliar yang dicapai bukan sebuah prestasi,” katanya, Sabtu (08/09).
Anggi menambahkan, seharusnya BWI bisa mendapatkan untung yang lebih.
“Saya gak tahu nasib BWI kalau tidak jadi supplier BPNT dan rastra, mungkin belum tentu bisa capai laba 1 miliar rupiah, kemarin aja kan BUMD PD BWI rugi 3,1 miliar rupiah,” cetusnya.
Ia berharap, agar BUMD PD BWI yang menjadi supplier program BPNT dan Rastra jangan sampai merugikan rakyat, apalagi untuk saat ini penerima program BPNT kurang lebih berkisar 245ribu KPM. /didi
Komentar