Citrust.id – BPJS Kesehatan Cabang Cirebon bersama Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) Cabang Cirebon menggelar pertemuan sosialisasi dan evaluasi bersama, Rabu (3/3).
Dalam pertemuan yang digelar melalui media video conference itu dibahas berbagai upaya berkaitan dengan optimalisasi layanan yang diberikan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) kepada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Dalam pertemuan yang diikuti oleh Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan serta Kabupaten Indramayu ini dilakukan juga evaluasi terkait Pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) kepada FKTP selama 2020. Pertemuan itu juga ikut dihadiri oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Cirebon, dan Asosiasi Klinik Kabupaten Cirebon.
Ketua TKMKB Cabang Cirebon, Mohamad Luthfi, dalam sambutannya menyampaikan, pertemuan itu rutin dilakukan setiap tiga bulan sekali. Hasil dari setiap pertemuan akan dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap proses untuk sama-sama meningkatkan sinergi di antara para pemangku kepentingan.
“Tujuannya tidak lain untuk dapat menjalankan layanan dengan baik pada seluruh masyarakat, sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ujar Luthfi.
Dalam kesempatan yang sama, Dinas Kesehatan Kota Cirebon, melalui Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan, Sri Laelan, menuturkan, tidak dipungkiri, selama pandemi Covid-19 FKTP terdampak konsekuensi langsung penurunan capaian indikator KBK, khususnya pada indikator angka kontak. Salah satu penyebab rendahnya indikator KBK, yaitu angka kontak dikarenakan FKTP belum menginput secara maksimal kegiatan penunjang angka kontak di aplikasi P-Care.
“Kita upayakan untuk dapat bekerjasama dengan FKTP meminimalisasi masalah utama, terutama terkait penginputan rasio rujukan. Melalui pertemuan ini, diharapkan pelaksana di FKTP maupun TKMKB dapat memiliki kesepahaman yang sama dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” ucap Laelan.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cirebon, Nopi Hidayat, menjelaskan, sebagai ujung tombak sekaligus sebagai gate keeper dalam pelayanan kesehatan di masyarakat, FKTP harus terus meningkatkan kompetensi, baik SDM maupun sarana dan prasarana, dalam mendukung sistem Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan (KBK).
Setelah pertemuan itu ada tindak lanjut berupa Best Practice Sharring dari FKTP yang memiliki capaian kinerja sangat baik, selain itu juga akan dilakukan sosialisasi terutama terkait angka kontak dan rasio peserta Prolanis terkendali.
“Kami rancang setiap kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh setiap FKTP. Tujuannya tidak lain untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan di FKTP dan semakin meningkatkan kepuasan peserta saat memperoleh layanan di FKTP,” ujar Nopi. (Haris)
