oleh

Massa Mengambang

Oleh DADANG KUSNANDAR*

PERNYATAAN yang kerap tersiar menyangkut potensi kerawanan pilkada 2018 tertuju pada 27 dari 171 daerah yang hanya memiliki 2 (dua) pasang calon. Potensi kerawanan itu sebagaimana dipaparkan Abhan Ketua Bawaslu meliputi: money politik, kampanye hitam, mobilisasi aparat sipil negara (ASN), dan power calon petahana.

Kapankah kita melihat pemilihan kepala daerah tanpa terbebani potensi konflik yang mengundang kerawanan? Pertanyaan itu menyiratkan pentingnya semua pelaksana pilkada di segala tingkatan meyakinkan masyarakat bahwa pilkada bisa berjalan aman dan damai.

Setelah memperoleh nomor urut dari KPU semua calon harus melaksanakan kampanye damai. Kesediaan itu disaksikan sejumlah aparatus negara dan tokoh partai politik. Bahkan semua calon menandatangani pelaksanaan kampanye damai. Bagaimanakah kampanye damai itu? Menurut semantik kampanye damai artinya kampanye yang dilakukan dengan cara santun alias kampanye simpatik. Mari kita lihat kampanye pilkada 2018 yang tidak lama lagi akan digelar.

Warga bangsa yang memiliki tanggung jawab memajukan daerahnya masing-masing, pilkada bisa diandaikan bagai peletup awal. Demikian pula warga bangsa yang memiliki pandangan tersendiri tentang para calon kepala daerah, pilkada tidak dianggap sebagai
awal perubahan kemajuan daerah.

Kepada kelompok kedua yang biasa disebut massa mengambang sebaiknyalah tim pemenangan calon bekerja ekstra keras. Karena bagi floating mass, ada atau juga tiada, pilkada hanyalah permainan politik yang gagal melaksanakan amanat kepemimpinan daerah.

Kegagalan yang tidak disadari bermula dari ambisi berkuasa para calon. Ambisi menjadi penguasa bukan menjadi pemimpin. Untuk meraih simpati kelompok kedua (mereka yang punya pandangan tersendiri tentang calon kepala daerah), sebaiknyalah para calon memulai niatnya untuk menjadi pemimpin daerah. Bukan penguasa daerah yang diperhalus menjadi kepala daerah.

Floating mass bukan merupakan kelompok masyarakat yang apolitis melainkan memahami politik berdasar pengamatan individu tentang pelaksanaan pesta politik yang datang bertubi-tubi sejak tahun 1999. Bagi massa mengambang, potensi kerawanan pilkada terletak pada kesungguhan para calon (usai terpilih) untuk melaksanakan janji kampanye, meski mereka tidak memilih salah seorang calon pemimpin daerah. []

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed