oleh

Kementerian Keuangan Diminta Tunda Pencairan Proyek TNKB

JAKARTA (CT) – Kementerian Keuangan diminta tidak menguncurkan Anggaran pengadaan proyek Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), yang digelar Korlantas Mabes Polri. Hal ini mengaku pada putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), yang menyatakan tender pengadaan TNKB Anggaran 2014 harus diulang karena melanggar hukum.

Kuasa Hukum PT PT Mitra Alumindo Selaras (MAS), Syamsul Huda mengatakan, pihaknya telah menyampaikan surat pemberitahuan telah disampaikan pada 10 Oktober perihal Pemberitahuan putusan PT TUN perihal pembatalan pemenang tender pengadaan TNKB Polri tahun Anggaran 2014.

“Kami menilai bila Kementerian Keuangan tetap menguncurkan Anggaran ini jelas akan merugikan negara. Untuk itu, kami meminta Kementerian Keuangan tidak menguncurkan anggaran,” katanya di Jakarta, Senin (10/11).

Menurut Syamsul, Polri dalam hal ini Korlantas juga harus patuh terhadap putusan PT TUN, kendati saat ini tengah proses Kasasi.  “Bila tetap diteruskan tentu ini bisa berimplikasi pada dugaan korupsi. Polri sebagai aparat penegak hukum juga harus bisa legowo dan memberi contoh pada masyarakat untuk tidak memaksakan meneruskan proses pengadaan TNKB. Apalagi sudah jelas PT TUN sudah membatalkannya,” Ujar Syamsul.

Selain ke Kementerian Keuangan, pihaknya juga sudah mengirim surat pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Itwasum Polri serta Aparat Pengawas Intern Pengadaan.

“Ini semua kami lakukan untuk menghindari kerugian negara. Kami kira kepentingan hukum lebih tinggi ketimbang kepentingan masyarakat. Karena bila kepentingan hukum dilanggar, tentu akan merugikan kepentingan umum dalam hal ini masyarakat, bila terus memaksakan pengadaan tetap dilangsungkan,” katanya.

Sebelumnya, Majelis Hakim PT TUN memerintahkan Kakorlantas Polri selaku Tergugat untuk membuka kembali (mengulang) proses lelang Pengadaan Bahan Baku TNKB Korlantas Polri Tahun Anggaran 2014. Gugatan PT TUN ini dilayangkan PT Mitra Alumindo Selaras (MAS) pada 5 Juni lalu karena mereka merasa adanya berbagai kejanggalan dan kerugian saat mengikuti tender TNKB di Korlantas Polri. (CT-117)

BACA JUGA:   Telkomsel Perluas Akses Broadband 4G LTE hingga Pelosok Negeri

Komentar

News Feed