CIREBON (CT) – Saat ini pembangunan perumahan dengan tipe rumah bersubsidi untuk masyarakat kategori menengah ke bawah di Kota/Kabupaten Cirebon sudah sulit diwujudkan. Faktor penyebabnya antara lain harga tanah dan biaya pembangunan rumah di Kota/Kab. Cirebon yang makin tinggi. Dua faktor itu tidak selaras dengan harga rumah bersubsidi tipe 36, seluas 72 meter persegi, yang tahun ini dibatasi pemerintah seharga Rp. 116.500.000.
Hal tersebut disampaikan Asisten Manager Penjualan Perum Perumnas Cabang Cirebon, Denny Rochimat, Sabtu (27/02). Dikatakannya, dengan mempertimbangkan dua faktor tadi, Perum Perumnas Cirebon belum membangun perumahan bersubsidi di wilayah Kota/Kab. Cirebon. Kalaupun nanti akan membangun, direncanakan berlokasi di wilayah Plumbon dan Palimanan, itu pun belum matang.
“Pembangunan perumahan bersubsidi saat ini kami fokuskan di daerah Indramayu dan Majalengka,” katanya.
Ia menjelaskan, secara umum pengajuan kepemilikan rumah bersubsidi dengan rumah komersil relatif sama. Perbedaan yang paling menonjol adalah dalam hal persyaratan besaran gaji atau penghasilan pemohon. Masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi tipe 36 harus mempunyai gaji atau penghasilan minimal Rp. 3,5 juta rupiah dan tidak lebih dari Rp. 7 juta rupiah.
Selain itu, pemohon tidak dikenakan biaya PPN, cukup membayar Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB). Uang muka (DP) yang dibayarkan biasanya sebesar 1-5 persen dari harga rumah, dengan tingkat bunga flat senilai lima persen.
Denny mengakui, rumah subsidi sangat diminati masyarakat. Developer swasta pun turut membangun rumah tipe tersebut, termasuk developer swasta yang ada di Ciayumajakuning. Walau begitu, jika dikalkulasikan porsi terbesar untuk membangun tipe rumah bersubsidi masih dipegang Perum Perumnas.
“Hal itu dikarenakan status Perum Perumnas sebagai perusahaan BUMN alias milik negara,” ujarnya. (Haris).
