Citrust.id – Golput masih terjadi di Pemilihan Umum (Pemilu), baik tingkat daerah hingga pusat. Komisioner KPU Kabupaten Cirebon Divisi Hukum, Sopidi mengatakan, hal tersebut karena konteks pemilu di Indonesia masih bersifat hak dan belum merupakan kewajiban.
“Dalam pendidikan politik, untuk menekan tidak munculnya golput dalam pemilihan atau pemilu perlu dilakukan melalui gerakan secara intensif, masif, berkesinambungan serta bersinergi dengan semua unsur yang berkepentingan dengan pelaksanaan pemilu,” terangnya, Rabu (27/2/2019).
Jika diakumulasi dari pemilu-pemilu sebelumnya, persentase golput di Kabupaten Cirebon di kisaran 10 hingga 15 persen.
Disebutkan Sopidi, golput biasa didominasi oleh kalangan muda dan lansia. Karena kurangnya pemahaman terkait pendidikan pemilu serta bagi yang sudah berumur seringkali merasa enggan untuk memilih.
Dirinya tidak menampik, kalangan pekerja pun turut serta dalam persentase angka golput. Meski sudah ditetapkan sebagai hari libur, masih ada beberapa perusahaan yang tetap mempekerjakan karyawan.
“Menurut amanat undang-undang, partisipasi pemilu itu pada kisaran 77,5 persen. Tapi harapan kami di Kabupaten Cirebon, angka 70 persen bisa tercapai,” ujarnya.
Dalam sisa waktu yang tersedia, KPU Kabupaten Cirebon akan terus melakukan sosialisasi pendidikan pemilih ke tingkat paling bawah secara kontinyu. Pihaknya juga akan bersinergi dengan semua pihak demi terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menyuarakan hak pilihnya.
“Kesadaran masyarakat untuk datang ke TPS lebih terhormat dan mulia ketimbang golput. Masa depan bangsa ditentukan dari partisipasi masyarakat dalam memilih,” pungkasnya. (Dhika)
