oleh

Gakoptindo Tuntut Jaminan Pemerintah Ketersediaan Kedelai Nasional

Cirebontrust.com – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian telah mencanangkan program Swasembada Kedelai. Hal itu ditandai dengan program tanam kedelai serentak secara nasional pada September 2017, di lahan seluas total 500 ribu hektare atau seperlima dari kebutuhan nasional pertahun.

Selanjutnya, untuk kebutuhan kedelai tahun 2018, pemerintah menanam kedelai di lahan yang lebih luas lagi atau seluas 2 juta hektare. Sehingga diperkirakan akan tersedia stok kedelai sebanyak 3,5 juta ton. Dengan demikian, pada 2018 akan terjadi surplus kedelai dan impor kedelai akan disetop.

Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo), Aip Syaifudin, mengatakan, sebagai wadah pengrajin tempe dan tahu, Gakoptindo mengeluarkan beberapa poin sebagai sikap atas program pemerintah tersebut.

Gakoptindo mendukung program swasembada kedelai sekaligus meminta jaminan ketersediaan stok kedelai. Termasuk di dalamnya kualitas dan spesifikasi kedelai yang baik serta bersertifikat layak konsumsi.

Bea masuk kedelai impor diberlakukan dengan memperhatikan kesiapan program swasembada kedelai dalam menyediakan kecukupan kedelai lokal.

Selain itu, HPP kedelai lokal diberlakukan dengan memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan penyerapan kedelai. Gakoptindo juga mendukung penugasan kepada Bulog untuk importasi dan pengadaan kedelai dalam negeri beserta sistem distribusinya.

“Penghentian impor kedelai hendaknya diberlakukan bertahap. Disesuaikan dengan ketersediaan stok kedelai dalam negeri,” ujar Aip, pada Rakernas II Gakoptindo Tahun 2017 yang berlangsung 6-7 November di Kota Cirebon.

Aip menambahkan, pihaknya memandang kacang kedelai merupakan komoditas strategis atau 70-80 persen digunakan terbatas untuk produksi tahu tempe.

Oleh karena itu, Gakoptindo perlu dilibatkan dalam sistem pengiriman, pergudangan, distribusi penjualan kedelai lokal/impor dan penyerapan kedelai dalam negeri.

“Gakoptindo juga perlu untuk mengimpor kedelai jika terdapat kekurangan atau keperluan khusus untuk kebutuhan anggota maupun hal lain yang sifatnya teknis,” pungkasnya. (Haris)

Komentar

News Feed