CIREBON (CT) – Masih adanya aktivitas bongkar muat batubara di Pelabuhan Cirebon, membuat DPRD Kota Cirebon berang. Bahkan, Dewan menganggap KSOP Cirebon membangkang keputusan dari DPRD dan Walikota Cirebon yang sudah menegaskan bongkar muat batubara ditutup.
Hal itu disampaikan, Anggota DPRD Kota Cirebon, Agung Suprino yang menegaskan, agar bongkar muat batubara di Pelabuhan Cirebon ditiadakan. Anggota DPRD Kota Cirebon fraksi Partai Golkar ini, merasa kesal dengan ulah KSOP yang sudah membangkang keputusan intansi tertinggi di Kota Cirebon, DPRD dan Pemkot Cirebon.
“Ini ada upaya pembangkangan dari KSOP dan Pelindo. Mestinya KSOP memperhatikan apa yang menjadi tuntutan masyarakat Kota Cirebon. Silahkan aktivitas batubara pindah ke Pelabuhan lain, karena ini masalahnya kesehatan,” ujar Agung kepada CT, Rabu (02/03).
Sementara itu, Ketua fraksi PDIP DPRD Kota Cirebon, Cicip Awaludin mengatakan aktivitas batubara di Pelabuhan Cirebon lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Untuk itu dirinya tetap menolak adanya batubara di Kota Cirebon.
Masih adanya batubara di Pelabuhan Cirebon, pihaknya akan langsung mendatangi Kementerian Perhubungan, untuk menanyakan surat rekomendasi dari DPRD dan Walikota Cirebon yang sudah dikirim cukup lama.
“Saat ini belum ada balasan. Maka kami memandang perlu untuk menanyakan langsung Kemenhub dan memberikan surat langsung kepada Dirjen Hubungan Laut Kemenhub. Walikota dan DPRD sudah memutuskan, sehingga Pemerintah Pusat harus memperhatikan itu,” katanya. (Iskandar)
