Citrust.id – Komisi II DPRD Kota Cirebon mengapresiasi capaian Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Cirebon dalam realisasi retribusi tahun 2024 yang melampaui 100 persen. Salah satu sumber retribusi terbesar berasal dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kejawanan.
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M. Handarujati Kalamullah, S.Sos., M.A.P., menyebut kinerja DKPPP layak dijadikan percontohan bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain dalam mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).
“Dalam rangka optimalisasi PAD, Alhamdulillah DKPPP mampu melebihi target, salah satunya di TPI, yakni hampir 1,5 kali lipat. Aplikasi Sirebon juga jadi inovasi yang kami harap bisa ditiru oleh SKPD lain,” ujarnya usai rapat kerja bersama DKPPP di Griya Sawala, Rabu (22/1/2025).
Menurutnya, penerapan aplikasi Sirebon dalam penarikan retribusi menjadi bukti nyata digitalisasi layanan publik yang efisien dan transparan.
Meski demikian, Handarujati menyoroti persoalan keterbatasan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan dan pengusaha kapal di Kota Cirebon. Dari kebutuhan sekitar 5.100 kiloliter, baru terealisasi sekitar 1.800 kiloliter.
“Meski DKPPP sudah melakukan komunikasi, Komisi II akan berkunjung ke Biro Perekonomian dan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat agar dapat mendorong BPH Migas segera memenuhi kebutuhan BBM bersubsidi,” tuturnya.
Ia menambahkan, disparitas harga solar cukup signifikan. Tanpa subsidi, nelayan harus mengeluarkan biaya sekitar Rp10.000 per liter. Dengan subsidi, harga turun menjadi Rp6.000 per liter.
Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, H. Karso, S.I.P., juga menilai langkah DKPPP dalam mendigitalisasi sistem retribusi menjadi model yang perlu ditiru.
“Kami juga menilai sistem digitalisasi yang digunakan DKPPP melalui aplikasi Sirebon patut dijadikan pilot project untuk SKPD lainnya,” katanya.
Sementara itu, Kepala DKPPP Kota Cirebon, Hj. Elmi Masruroh, S.P., M.Si., menyampaikan bahwa target retribusi untuk tahun 2025 mengalami kenaikan, terutama pada UPT TPI, yakni sebesar Rp250 juta. Sedangkan target retribusi lainnya masih sama seperti tahun sebelumnya.
Ia menjelaskan, sejak awal 2025 aplikasi Sirebon digunakan dalam penarikan retribusi di TPI, hasilnya jauh lebih efisien dan tidak menemui kendala di lapangan.
“Ini jauh lebih efektif ketimbang metode sebelumnya. Bahkan, pengusaha kapal tak jarang sudah meminta tagihan retribusi sebelum kami menagih,” ucap Elmi.
Kepercayaan dari para pengusaha kapal terhadap sistem retribusi DKPPP dinilai sebagai hal positif. Meski demikian, keterbatasan BBM bersubsidi masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius.
“Kuota BBM bersubsidi untuk 2025 masih jauh dari kebutuhan. Ternyata, pengajuan resmi memang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kami hanya bisa mengusulkan,” jelasnya.
Elmi menegaskan komitmen DKPPP untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian yang telah diraih sepanjang tahun 2024. Ia juga berencana memperluas penggunaan aplikasi Sirebon ke sektor retribusi lainnya.
“Kami akan terus berupaya agar target retribusi terus meningkat, termasuk memperluas pemanfaatan aplikasi Sirebon untuk seluruh layanan yang ada di DKPPP,” tandasnya.
