Citrust.id – BPJS Kesehatan Cabang Cirebon bersama Komisi IX DPR RI menggelar sosialisasi dan edukasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kepada masyarakat di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu, Sabtu (20/11). Kali ini, sosialisasi dilakukan di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon dan Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Kegiatan dilakukan secara tatap muka dengan tetap mengedepankan protokol pencegahan Covid-19.
Dalam sosilisasi tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani menyampaikan, sering kali baru disadari, sadar sehat itu mahal. Sehat itu penting ketika sakit. Masyrakat berharap selalu sehat. Sehat merupakan perpaduan upaya dari hulu ke hilir, yaitu upaya mencegah dan juga upaya mengobati. Upaya di hulu dilakukan dengan menerapkan perilaku hidup sehat sebagai bagian dari kegiatan promotif dan preventif. Sedangkan upaya hilir dilakukan melalui pengobatan di fasilitas kesehatan, baik tingkat pertama maupun lanjutan.
“Ketika kita bicara hilir dan masyarakat ingin mengakses layanan kesehatan, maka pemerintah membangun sebuah sistem perlindungan yang disebut Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan Kesehatan masuk di dalamnya,” ungkap Netty.
Netty Prasetiyani menjelaskan, hadirnya Program JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat Indonesia di bidang kesehatan. Ketika menyadari bahwa masyarakat tidak dapat menanggung sendiri seluruh layanan kesehatannya dan Pemerintah juga tidak sanggup menganggung semua layanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, maka sistem perlindungan itu dibangun dengan prinsip kegotong-royongan.
Hal itulah yang menjadi dasar semua masyarakat diwajibkan menjadi Peserta JKN-KIS. Negara memiliki kewajiban untuk mendaftarkan masyarakat yang tidak mampu menjadi peserta segmen Penerima Bantuan Iuran, baik itu yang dibayarkan menggunakan anggaran negara maupun menggunakan anggaran daerah.
“Kita harus paham, tidak semua masyarakat Indonesia memiliki kemampuan dan sumber daya ekonomi yang sama. Melalui prinsip gotong-royong ini, saat kita sehat Insyaallah premi yang kita bayarkan menjadi sedekah buat orang-orang yang membutuhkan layanan. Ketika kita sakit, bisa jadi kita juga dibayarkan oleh iuran seluruh masyarakat Indonesia, tentunya dengan mengikuti alur pelayanan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” kata Netty.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cirebon, Nopi Hidayat, menyampaikan, BPJS Kesehatan telah menerapkan berbagai pelayanan berbasis daring. Mulai dari pelayanan di Aplikasi Mobile JKN, Care Center 165, Chat Assistant JKN (CHIKA), Voice Interactive JKN (VIKA), dan pelayanan administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA). Adanya berbagai kanal layanan diharapkan dapat semakin mempermudah Peserta JKN-KIS dalam memperoleh berbagai layanan kepesertaan dan informasi seputar Program JKN-KIS.
“Peserta JKN-KIS tidak perlu repot-repot datang ke Kantor BPJS Kesehatan. Cukup manfaatkan handphone masing-masing, Peserta JKN-KIS sudah dapat memperoleh pelayanan secara prima,” ucap Nopi.
Menurut Nopi, dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan tidak dapat berdiri sendiri. Diperlukan adanya sinergi dari berbagai pihak, utamanya pemerintah dan seluruh masyarakat, untuk dapat menyukseskan Program JKN-KIS. Adanya peningkatan dari sisi layanan juga regulasi diharapkan mampu mewujudkan Indonesia yang lebih sehat.
“Feedback dari masyarakat adalah salah satu pendorong untuk terus mengupayakan peningkatan pelayanan yang terbaik. Kami terus berupaya untuk menghadirkan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan peserta,” ujar Nopi. (Haris)
