oleh

BNPT Pantau HTI Meski Mengaku Belum Melihat Ancaman Radikalisme

CIREBON (CT) – Munculnya ketegangan antara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Nahdlatul Ulama (NU) terkait paham khilafah yang digaungkan HTI, sempat membuat keresahan. Deputi I Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir mengaku belum melihat adanya ancaman radikalisme.

Namun, pihaknya masih melakukan pantauan terhadap HTI. “Dialog bersama pimpinan Ponpes dan santri salah satu bentuk untuk mengimbangi mereka (HTI). Karena sudah ada aturannya, kalau dia sudah mengkampanyekan khilafah, mereka tidak boleh melakukan kegiatan,” ujarnya saat melakukan kunjungan ke Ponpes Buntet, Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon.

Pihaknya mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh Banser dan GP Anshor, yang membubarkan kegiatan HTI di beberapa daerah. Namun, pihaknya menyarankan, alangkah lebih baiknya melaporkan segala kegiatan yang berpotensi meresahkan masyarakat ke pihak kepolisian.

“Itu suatu hal bagus, apa yang dilakukan Banser dan Anshor. Mereka tidak mau ada embrio-embrio radikal. Saya pikir tidak salah. Yang penting tidak melaggar hukum. Menurunkan bendera khilafah saja kan tidak apa-apa,” ungkapnya.

Ketika ditanya, kenapa terduga atau orang yang terindikasi teroris tidak bisa langsung ditangkap. Kadir mengatakan, itu adalah amanat undang-undang dan hal itulah salah satu poin yang akan direvisi.

“UU-nya belum boleh menangkap orang. Aturan kita itu, selama belum melakukan aksi atau masih terindikasi teroris, tidak bisa ditangkap. Nanti akan ada revisi UU anti terorisme. Nanti kita lihat, sudah digodok,” katanya.

Sementara, H. Abdul Ghaffar Rozin dari Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) NU mendorong kepada pemerintah, agar segera melakukan percepatan revisi UU terorisme. Pasalnya, dengan UU yang baru diharapkan bisa mengantisipasi ancaman teror lebih dulu.

“Dengan menangkap orang yang masih terduga atau terindikasi teroris ini, bisa untuk menghindari klas horizontal. Juga verifikasi lembaga pendidikan di luar negeri, agar pelajar tidak salah dan teracuni paham-paham radikal,” pungkasnya. (Riky Sonia)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed