Citrust.id – Upaya memperkuat demokrasi sejak dini terus dilakukan Bawaslu Kota Cirebon. Puluhan anak muda dari kalangan generasi Z dan milenial mengikuti Program Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) sebagai bekal membangun budaya pengawasan yang lebih kuat menjelang Pemilu 2029.
Program ini diharapkan melahirkan kader-kader pengawas partisipatif yang mampu mengedukasi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi di Kota Cirebon.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bawaslu Kota Cirebon, Kamis (25/6/2026), dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati. Dalam kesempatan tersebut, Farida memberikan apresiasi atas inisiatif Bawaslu Kota Cirebon yang melibatkan generasi muda dalam pendidikan politik dan demokrasi.
“Saya tentu sangat mengapresiasi kegiatan P2P yang dilaksanakan Bawaslu Kota Cirebon,” ujar Farida.
Menurut Farida, pelibatan generasi milenial dan generasi Z menjadi langkah strategis untuk meningkatkan literasi politik sekaligus memperluas jejaring pengawasan partisipatif di Kota Cirebon.
“Pesertanya dari gen Z dan milenial yang sangat antusias mengikuti kegiatan P2P. Ini menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih maupun pengawasan partisipatif untuk Pemilu maupun Pilkada yang akan datang,” katanya.
Ia berharap program tersebut terus dikembangkan agar mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi serta memperkuat kualitas sumber daya manusia di bidang politik.
“Program ini harus terus ditingkatkan dan dikembangkan. P2P juga untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat Kota Cirebon di bidang politik dan demokrasi,” ucapnya.
Ketua Bawaslu Kota Cirebon, Devi Siti Sihatul Afiah, mengatakan Pendidikan Pengawasan Partisipatif menjadi salah satu strategi untuk memperkuat kolaborasi antara penyelenggara pemilu dan masyarakat dalam mengawal proses demokrasi.
“Sebagaimana tema yang diusung, yaitu ‘Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat’, kita berupaya memperkuat jejaring pengawasan partisipatif untuk menghadapi pemilu yang akan datang,” kata Devi.
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cirebon, Nurul Fajri, menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan indikator penting dalam penyelenggaraan demokrasi yang sehat.
“Inilah salah satu yang mendorong kita terus memperkuat jejaring pengawasan partisipatif. Melalui pelibatan aktif masyarakat, kami meyakini kerja-kerja pengawasan di Pemilu maupun Pilkada nanti akan lebih optimal,” ujar Fajri.
Program P2P tahun ini diikuti 20 peserta yang berasal dari berbagai latar belakang. Sebanyak 40 persen di antaranya merupakan perempuan. Komposisi tersebut menjadi bentuk komitmen Bawaslu Kota Cirebon dalam mendorong keterlibatan perempuan di ruang demokrasi.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Cirebon, M. Joharudin, berharap para peserta dapat menjadi agen edukasi politik di lingkungan masing-masing.
“Kita berharap kader P2P dapat membagikan kembali pengetahuan yang didapat dari sini ke tengah masyarakat,” katanya.
Selama pelaksanaan program, peserta memperoleh materi langsung dari jajaran pimpinan Bawaslu Kota Cirebon serta Kepala Sekretariat Bawaslu Jawa Barat, Widodo Wuryanto. Sebelum mengikuti sesi tatap muka, seluruh peserta juga telah menjalani pembelajaran dan penyelesaian tugas secara daring sebagai bagian dari rangkaian Pendidikan Pengawasan Partisipatif. (Haris)
