CIREBON (CT) – Merespons banyaknya keluhan dari masyarakat terhadap pelaksanaan sejumlah proyek, Wakil Bupati Cirebon, H. Tasiya Soemadi Algotas akan melakukan survei guna memastikan proyek berjalan sesuai prosedur.
Dirinya menegaskan, tidak akan segan untuk menghentikan proyek, jika ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaannya.
Gotas mengaku sangat prihatin dengan adanya aksi premanisme terhadap Kepala Dinas Bina Marga, yang dilakukan sejumlah oknum untuk meminta “jatah” terkait proyek yang akan dilaksanakan.
“Ada tiga orang katanya mendatangi rumah kepala dinas. Begitu saya mendapatkan kabar, saya langsung ke sana,” katanya kepada CT pada Minggu (22/05) dalam konferensi persnya.
Gotas juga menjelaskan, Kepala Dinas Bina Marga tersebut bahkan diancam dan akan dilaporkan ke KPK, jika tidak memberikan sejumlah uang pada sekelompok orang tersebut.
“Saya akan mengumpulkan seluruh kepala dinas, termasuk Unita Layanan Pengadaan (ULP) untuk meminta data-data. Karenanya, agar kepala dinas tidak takut dengan aksi premanisme semacam itu. Untuk pelaku sendiri yang berinisial HM dan FR, kabarnya kini sudah masuk penjara,” terangnya.
Selain itu, lanjut Gotas, proses lelang di ULP maupun secara langsung harus dilakukan secara transparan. Menurut Gotas, hal itu dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada di Kabupaten Cirebon, termasuk yang menang tender proyek harus benar-benar sesuai dengan spesifikasi yang ada.
“Nanti saya dan staf ahli pembangunan serta Inspektorat akan melakukan pengawasan ketat, terhadap pembangunan di Kabupaten Cirebon. Karena uang itu bukan uang bupati dan wakil bupati, tetapi uang itu uang rakyat,” tegas Gotas. (Johan)
