Citrust.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) meresmikan Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Higienis di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan, KotaCirebon, Kamis (15/02).
Dirjen Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja menjelaskan, revitalisasi TPIHigienis yang menelan biaya Rp4,7 miliar itu bertujuan agar pasokan produksi perikanan tetap terjaga kualitasnya. TPI Higienis ini juga menghapus kesan TPI yang kotor dan sanitasi yang kurang layak.
Apabila mutu produksi perikanan terjamin, maka harga yang diperoleh juga berdampak pada peningkatan pendapatan nelayan. TPI Higienis jugamerupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah untuk mendukung denyut perikanan di KotaCirebon.
“Kami ingin menghilangkan citra pelabuhan perikanan yang kumuh dan kotor. Ikan harus dikelola dan ditangani dengan baik. Tidak dibiarkan begitu saja di lantai sesuai regulasi internasional,” ujar Sjarief di hadapan ratusan nelayan.
Pemerintah juga menyerahkan 165 unit bantuan kapal perikanan beragam ukuran untuk nelayan di JabarSementara, untuk bantuan alat penangkapan ikan ramah di Jabarsebanyak 1.185 paket. Untuk Kota Cirebon sebanyak 98 paket, Kabupaten Cirebon 297 paket dan Indramayu 790 paket.
Selain itu, kata Sjarief, pemerintah juga memberikan bantuan premi asuransinelayan yang telah mencapai target 500.000 nelayan pada tahun 2017. Di Jabar, sebanyak 19.901 nelayan pada tahun 2017 telah mendapatkan bantuan premi asuransi nelayan dengan nilai total premi Rp3,48 miliar.
“Untuk realisasi asuransi nelayan tahun 2017 di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Indramayu sebanyak 8.597 orang dari target 8.050 orang dengan total nilai premi sebesar Rp2,44 miliar,” jelasnya.
DJPT KKP juga menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk memfasilitasi pendanaan nelayan melalui gerai permodalan nelayan untuk mempermudah akses permodalan nelayan dengan perbankan.
Sjarief beserta rombongan jugameninjau lokasi pembangunan Madrasah PPN Kejawanan yang merupakan hasil sumbangan masyarakat sekitar. Untuk merampungkan madrasah itumemerlukan biaya sekitar Rp800 juta. Saat ini sudah terkumpul dana sebanyak Rp545 juta.
Pada kesempatan itu, Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono, mengatakan pemerintah akan terus hadir untuk nelayan. Selain itu, diadakan jugadialog menampung beragam aspirasinelayan yang akan disampaikan ke pusat.
“Semua itu tidak akan akan berhasil tanpa dukungan para nelayan yang berkontribusi untuk kejayaan maritim Indonesia,” ungkapnya. /haris
