CIREBON (CT) – Tokoh lintas agama di wilayah Cirebon perwakilan dari Yayasan Fahmina, Persekutuan Gereja di Indonesia Setempat (PGIS), masyarakat Katholik, Persaudaraan Umat Buddha Cirebon, Parisada Hindu Dharma Cirebon, Jemaat Ahmadiyah Wilayah Cirebon, Pelita Perdamaian.
Juga GP Ansor Cirebon, Fatayat NU, IPNU Cirebon, IPPNU Cirebon, Ikatan Advokat NU, SETAMAN (Sekolah Cinta Perdamaian), Madrasah Aswaja, Lakpesdam-NU, dan ISIF Cirebon sepakat menolak faham radikalisme agama.
Hal itu tertuang dalam dialog interaktif membahas bahaya radikalisme di Aula Yayasan Fahmina Cirebon, Senin (18/01).
Dijelaskan Ketua Yayasan Fahmina, Marzuki Wahab bahwa dialog interaktif yang menitikberatkan pada pernyataan sikap tokoh lintas agama Cirebon terkait tindakan terorisme, radikalisme dan intoleransi ini sebagai upaya mencermati perkembangan terorisme atas peledakan bom bunuh diri di kawasan Sarinah-Thamrin, Jakarta beberapa waktu lalu yang melibatkan sejumlah pelaku yang berasal dari wilayah Cirebon.
“Sebab informasi dari media lokal dan luar negeri, radikalisme agama itu telah jadi ancaman,” katanya.
Ada beberapa poin dari dialog interaktif sehari itu. Pertama, semua tokoh agama lintas agama sepakat menolak faham radikalisme di wilayah Cirebon. Kedua, tokoh agama minta agar dibuat dialog untuk tokoh pemuda dan tokoh-tokoh lintas agama. Ketiga, membuat dialog interaktif lintas agama secara rutin.
Marzuki mengatakan orang yang masih lemah pemahaman tentang agama adalah orang yang paling rentan terjebak dalam aksi radikalisme.
Dia selaku juru bicara juga menyarankan agar pemerintah terkait menyusun kurikulum tentang wawasan kebangsaan dalam mencegah aksi kekerasan. Termasuk menguatkan lembaga pendidikan tentang pengamalan pancasila dan NKRI.
Marzuki pun menjelaskan masih perlu dibentuk Satuan Petugas (Satgas) mengantisipasi bahaya radikalisme, namun hal itu melibatkan tiga unsur, seperti pemerintah, pemuka agama, dan tokoh adat.
“Satgas ini bisa bekerja mencari solusi dalam mengatasi aksi radikalisme. Dari pertemuan ini akan direkomendasikan ke Pemerintah Daerah,” katanya.
Dia menambahkan, pihaknya mengajukan untuk menggelar dialog pemuda lintas agama. Apalagi, aksi teror rata-rata melibatkan kalangan pemuda berusia 30 tahun ke bawah. (Wilda)
