Cirebontrust.com – Sebanyak Tiga Dinas atau Badan di Pemerintah Kabupaten Cirebon belum memiliki kantor. Hal itu sangat disayangkan oleh DPRD Kabupaten Cirebon, yang menilai Pemkab tidak aktif saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara pada 2016 lalu.
DPRD Kabupaten Cirebon menyayangkan sikap Pemkab yang tidak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan kantor, bagi organisasi perangkat daerah yang baru dibentuk berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru.
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H. Mustofa menilai tidak adanya kantor pada Dinas baru di Kabupaten Cirebon merupakan imbas dari tidak aktifnya Pemkab saat pembahasan KUAPPAS. Meskipun begitu, DPRD berjanji akan mengalokasikan anggaran bagi Dinas yang belum memiliki kantor pas tahun 2017.
“Minimalnya di APBD Perubahan 2017 kita anggarkan. Kita sayangkan saja kenapa Pemkab tidak usulkan pembangunan kantor baru ini saat pembahasan KUAPPAS 2017 di 2016 lalu,” kata Mustofa, Kamis (05/01) kemarin.
Tiga OPD yang saat ini belum punya kantor, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, serta Dinas Pemadam Kebakaran, dikhawatirkan kinerjanya akan menurun seiring dengan tidak menentunya keberadaan kantor bagi personel OPD tersebut.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Cirebon, Kalinga, menjelaskan seluruh personel di OPD yang baru dibentuk sudah ditempatkan. Pemetaan personel ini dilakukan sejak pembahasan SOTK dilakukan. Di sisi lain, Pemkab Cirebon saat ini masih dilanda kekurangan pegawai. Sejak rekrutmen pegawai terakhir dilakukan pada 2011 lalu, Pemkab Cirebon kekurangan sekitar 12 ribu pegawai.
“Saat ini, ASN yang ada di lingkungan Pemkab Cirebon berjumlah 15.390 orang. Ada beberapa OPD yang dibentuk berdasarkan SOTK, tinggal kita petakan dan sebarkan tiap personel ke OPD tersebut,” katanya.
Sebelum SOTK baru diberlakukan, menurut Kalinga, ada OPD yang memang sangat kekurangan pegawai namun ada juga OPD yang kelebihan pegawai.
“Saat pemetaan pegawai untuk SOTK baru ini kita coba seimbangkan jumlah pegawai dengan jumlah OPD. Sehingga diharapkan tidak ada lagi OPD yang kekurangan atau berlebih pegawai,” imbuhnya. (Iskandar)
Komentar