Timnas Minifootball Indonesia Minta Dukungan Menpora Jelang Piala Dunia 2025

Timnas Minifootball Indonesia Siap Berlaga di Piala Dunia 2025

Eks perawat RS Pertamina Klayan Jadi Tersangka Kasus Pelecehan Seksual Pasien

Eks Perawat RS Pertamina Klayan Jadi Tersangka Kasus Pelecehan Seksual Pasien

Prajurit TNI AL Cirebon Evakuasi Korban Tenggelam di Sungai Cimanis

Prajurit TNI AL Cirebon Evakuasi Bocah Tenggelam di Sungai Cimanis

Deklarasi Ulama Perempuan: Gerakan Kultural Baru untuk Indonesia

Deklarasi Ulama Perempuan: Gerakan Kultural Baru untuk Indonesia

Jalur KA Daop 3 Cirebon: Perpaduan Transportasi dan Wisata Alam

Jalur KA Daop 3 Cirebon: Perpaduan Transportasi dan Wisata Alam

BKPSDM majalengka

Minta Kejelasan Status, Tenaga Honorer Operator Kependudukan Geruduk Gedung DPRD Citrust.id - Puluhan tenaga honorer Kependudukan Disdukcapil yang tergabung dalam Forum Komunikasi Tenaga Operator SIAK dan KTP Elektronik geruduk kantor DPRD dan meminta audiensi dengan Komisi I DPRD Kabupaten Majalengka, Selasa (16/10/2018). Menurut keterangan Koordinator tenaga honorer Operator SIAK dan KTP Elektronik Dede, anggotanya ada 52 orang yang tersebar di 26 Kecamatan dengan per Kecamatan 2 orang tenaga operator. "52 tenaga operator ini, mereka tidak diberi honor maupun surat tugas resmi rata-rata mereka bekerja sudah mencapai 5 tahun. Mereka tidak ada SK dari Bupati atau Disdukcapil," ungkap Dede. Dede mengungkapkan, sejak 2014, mereka tidak ada surat tugas dan hanya sebagian yang mempunyai dari Kecamatan, namun menjadi cleaning service. "Komputer dan printer hanya ada 3 untuk pencetakan KTP Elektronik dan belum ada sinergitas antara Kecamatan dan Disdukcapil tentang pelayanan adminduk," ungkapnya lagi. Dalam audiensi tersebut, Kabid Penempatan dan Pengangkatan Pegawai BKPSDM Kabupaten Majalengka Doni mengatakan karena terbentur minimnya ASN, pemerintah sedang merancang tentang pengangkatan tenaga P3K. "Aturan tentang pengangkatan honorer hanya ditetapkan oleh OPD karena honorariumnya ada di anggaran DPA OPD," jelasnya. Sementara Kepala Disdukcapil Kabupaten Majalengka H. Sadeli mengatakan, di dalam UU Adminduk dicantumkan bahwa disetiap kecamatan ada UPT yang jabatan fungsional Adminduk. Ketua Komisi 1 DPRD Majalengka Dede Aif Mussofa mengatakan, pihaknya akan menyampaikan aspirasi ke pihak terkait dan mencari jalan keluar untuk memperjuangkan status para tenaga honorer khususnya operator Kependudukan./abduh

Berita Majalengka

Minta Kejelasan Status, Tenaga Honorer Operator Kependudukan Geruduk Gedung DPRD Majalengka

Headline, Majalengka, Terkini|17 Oktober 2018

Citrust.id – Puluhan tenaga honorer Kependudukan Disdukcapil yang tergabung dalam Forum Komunikasi

Peringati HUT Ke-72 Kemerdekaan RI, BKPSDM Gelar Jalan Sehat dan Lomba Unik

Headline, Majalengka, Terkini|14 Agustus 2017

Majalengkatrust.com – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkab Majalengka

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.