KUNINGAN (CT) – Sekretaris daerah (sekda) Kabupaten Kuningan, H. Yosef Setiawan menyatakan siap melakukan pengungkapan terkait dugaan penyalahgunaan APBD 2013-2014, soal anggaran perimbangan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH-Migas).
“Saya siap berikan keterangan, apalagi saat itu posisi saya sebagai sekretaris daerah. Kemudian, waktu itu masa kepemimpinannya antara bupati Aang dan Bu Utje,” kata Yosef kepada awak media, saat usai menghadiri Rapat Paripurna di gedung DPRD Kuningan, Kamis (04/08).
Terkait pengungkapan oleh Kejari, kata Yosef, pemerintah tengah menunggu untuk segera melakukan klarifikasi. Pasalnya, komposisi itu belum tentu benar atau sebaliknya.
“Kita sedang menunggu dan tak mau berasumsi. Jadi, biarkan saja aparat penegak hukum melakukan kerja seperti itu,” kata Yosef seraya menambahkan bahwa dugaan kasus penyelewengan anggaran DBH-Migas yang memiliki nilai puluhan miliar rupiah.
Menyinggung pelaksanaan APBD 2013-2014, soal DBHCT (Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau), Yosef mengatakan, untuk sektor tersebut dalam kondisi aman. “DBHCT aman,” singkat Yosef.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy saat ditanya wartawan soal DBHmigas, dirinya menyatakan bahwa kapan pun selalu siap untuk memberikan keterangan ke kejaksaan.
Sebelumnya, kata Novan Benhardi, kasus ini mencuat ke Kejari karena adanya laporan dari masyarakat, yang katanya adanya penyalahgunaan dana tersebut. Sehingga Kejari melakukan penyelidikan.
“Pemeriksaan awal hanya mengumpulkan bahan keterangan dan data, karena pemeriksaan ini masih berlanjut. Untuk hari ini masih ke badan anggaran (Banggar) DPRD Kuningan,” katanya.
Diketahui, sebanyak tiga anggota DPRD Kuningan diperiksa oleh Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kuningan, lantaran diduga melakukan penyelewengan APBD 2013 tahun lalu. Ketiga anggota DPRD itu yakni Rana Suparman dari PDI-P yang juga Ketua DPRD Kuningan, H. Ujang Kosasih, Ketua Komisi III dan juga Ketua DPC PKB Kuningan, serta H. Toto dari Fraksi PAN yang merupakan mantan Ketua DPD PAN. (Ipay)
