CIREBON (CT) – Proyek reklamasi Cirebon yang akan membutuhkan lahan seluas 200 hektare, sangat beresiko menenggelamkan kota saat curah hujan tinggi. Hal tersebut diutarakan oleh Manager Kampanye Walhi Nasional, Edo Rachman, Kamis (19/05).
“Berkaca pada kasus bencana banjir yang terjadi di Kota Manado, pada awal tahun 2013, di mana saat curah hujan tinggi dan dari kiriman hulu melimpah, air tersebut terhambat sampai ke laut karena adanya reklamasi. Air semakin lama menuju laut, sehingga tertempung dan menggenangi kota,” ungkap Edo Rakhman.
Edo menambahkan, imbas dari reklamasi tak hanya terjadi saat curah hujan tinggi saja, akan tetapi saat air laut pasang pun juga mengancam wilayah daratan.
“Intinya, tak ada reklamasi yang menjamin tidak akan terjadi bencana banjir,” tukasnya.
Hal senada diungkapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota cirebon, Yoyon. Namun dirinya memberikan beberapa catatan bila reklamasi dilakukan di Kota dengan luas 38 kilometer persegi ini.
Wilayah perairan, lanjut Yoyon, memang akan berdampak pada daratan. Meskipun kemudian pemerintah daerah kota Cirebon tidak memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan wilayah perairan.
“Apapun yang dilakukan di wilayah laut, silakan! Usahakan jangan sampai menghilangkan garis pantai kita. Kalau mau buat reklamasi, buatlah pulau baru, jangan buat daratan langsung di bibir pantai,” tegasnya.
Dirinya kemudian menyarankan, agar dibuat kanal-kanal untuk mengurangi dampak dari reklamasi saat curah hujan tinggi.
“Karena kota Cirebon inikan relatif flat, nah ketika air hujun turun tapi daratan direklamasi maka air semakin lama menuju laut. Kalau saya harus merekomendasi, maka akan buat kanal-kanal agar air jatuh (menuju laut, red) lebih cepat,” ungkap Yoyon.
Namun, rencana pembuatan kanal diragukan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH), Agung Sedijono, “ya memang rencana reklamasi dengan menggunakan jembatan dengan kanal di bawahnya, tapi itukan sampai tahun 2050, bagaimana bisa bertahan? Ya, kalau cuma mimpi bolehlah …” celetuk Agung. (Roy)
