Citrust.id – Puluhan Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Majalengka mengepung kantor KPU Kabupaten Majalengka di Jalan Gerakan Koperasi Nomor 18, Jumat (5/4/2019).
Mereka melakukan unjuk rasa menuntut dana Pemilu 2019 segera untuk dicairkan. PPK dan PPS mengancam mundur jika dana operasional pelaksanaan pemilu seperti pelantikan KPPS, bimtek, honor serta sosialisasi belum juga dicairkan. Padahal bimtek sudah harus dilaksanakan mengingat waktu pelaksanaan pemilu tinggal 12 hari lagi.
“Untuk pelantikan KPPS kami terpaksa harus menggunakan uang pribadi. Kami masih menganggap penting pemilu. Jika tidak segera cair kami bersiap untuk mengundurkan diri sebagai penyelenggara pemilu,” ujar Sugeng Raharjo, Koordinator Aksi yang merangkap Ketua PPK Kecamatan Cikijing sekaligus Ketua forum PPK se-Kabupaten Majalengka.
Menurut Sugeng, pelaksanaan Pemilu 2019 dengan tingkat kesulitan yang tinggi karena lima surat suara yang berbeda membuat panitia pemungutan suara harus bekerja ekstra dalam mensosialisasikan proses pemilihan kepada masyarakat. Apalagi target jumlah pemilih yang dibebankan adalah 80 persen.
“Banyak di antara masyarakat yang belum mengerti dan memahami tatacara memilih. Kami belum melakukan simulasi karena anggarannya belum ada,” tuturnya.
Dikatakan Sugeng, PPK dan PPS terpaksa melakukan aksi tersebut karena terdesak dengan waktu yang sangat mepet. Pihaknya sudah sering berkomunikasi namun jawabannya selalu sama yaitu dana sedang diajukan. Mereka mendesak masalah tersebut segera diatasi, Karena kendala dana akan membuat pelaksanakan tahapan pemilu tidak berjalan.
“Kami mendesak masalah ini segera diselesaikan. Bukan gaji yang kami tuntut segera dicairkan, melainkan dana untuk operasional tahapan pemilu,”tegasnya.
Hal senada dikatakan Ade K Nurochim, Ketua PPS Desa Karyamukti. Ia mengatakan, PPS melantik KPPS terpaksa menggunakan dana sendiri karena belum ada dana dari PPK maupun KPUD. Padahal mereka dituntut untuk membentuk dan melantik KPPS paling lambat 10 April.
PPS keluhkan gaji yang belum dibayar selama dua bulan uang operasional yang dipangkas seperti uang sewa laptop dan lainnya.
“Biasanya gaji cair dua bulan sekali, bahkan biaya oprasional peminjaman laptop dan sebagainya sekarang sudah ditiadakan,” tukasnya.
Selain itu kata dia, pendistribusian logistik pemilu menggunakan jasa Pos sebagai pihak ketiga dirasa tidak efektif. Karena Pos dalam mendistribusikan tidak tentu waktunya. Sehingga PPK harus menunggu.
“Pendistribusian melalui swakelola dari KPU memakai jasa Pos ke PPK yang selanjutnya dikirim ke PPS dan KPPS,” katanya.
Sementara itu Sekretaris KPU Majalengka Hj. Lilis Yuliasih mengatakan, jika kendala yang menjadi mandetnya anggaran karena anggaran sedang revisi hal tersebut bukan hanya di Kabupaten Majalengka saja. Namun, di daerah lain juga sama.
“Kami sudah mengusulkan Rp16 miliar untuk tambahan uang persediaan yang didalamnya mencakup kegiatan PPK dan PPS,” jelasnya.
Dia menambahkan, keadaan tersebut diperparah dengan adanya perbaikan aplikasi keuangan.
“Hari ini anggaran baru cair di rekening BRI. Jadi kami baru bisa menyalurkan ke PPK dan PPS dengan diberikan cash,” tukasnya. (Abduh)
