Citrust.id – Rencana perluasan operasional Bus Rapid Transit (BRT) Trans Cirebon ke wilayah aglomerasi Cirebon Raya mendapat dukungan penuh dari DPRD Kota Cirebon.
Namun, agar perluasan ini berjalan optimal dan tidak membebani keuangan daerah, dibutuhkan kajian komprehensif serta kerja sama lintas wilayah.
Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno, SH, menegaskan bahwa operasional BRT saat ini masih mengandalkan subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, perlu strategi agar sektor transportasi ini bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) secara berkelanjutan.
“Kami menaruh optimisme kepada Dishub yang bekerja sama dengan PD Pembangunan untuk meningkatkan pengoperasian BRT Trans Cirebon agar optimal. Untuk itu, perlu ada kajian. Kajian itu menyangkut perluasan trayek wilayah aglomerasi dan potensi-potensinya,” ujar Agung seusai rapat kerja bersama Dinas Perhubungan (Dishub) dan PD Pembangunan di Griya Sawala, Rabu (4/6/2025).
Direktur PD Pembangunan, Panji Amiarsa, menyatakan bahwa pihaknya memiliki semangat yang sama untuk memperluas jangkauan layanan BRT hingga wilayah aglomerasi. Wilayah tersebut meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Subang, dan Sumedang.
Meski begitu, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengoperasian BRT saat ini, antara lain keterbatasan fasilitas halte, jalur koridor yang belum optimal, serta minimnya anggaran operasional.
“Perluasan trayek ini membutuhkan kajian yang komprehensif. Tidak hanya soal rute, tetapi juga mencakup regulasi, potensi pendapatan, dan beban biaya operasional. Karena itu, kajian bersama dengan Pemprov Jawa Barat dan daerah aglomerasi sangat diperlukan,” kata Panji.
Sementara itu, Kepala Dishub Kota Cirebon, Drs Andi Armawan, MSi, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya mengoperasikan 10 unit bus BRT hasil hibah dari Kementerian Perhubungan.
BRT Trans Cirebon mulai beroperasi pada 12 April 2021 melalui Koridor 1. Namun, hasil pemantauan menunjukkan tingkat keterisian penumpang (load factor) masih sangat rendah.
Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Dishub memperluas jangkauan layanan ke wilayah selatan Kota Cirebon dengan membuka Koridor 2 yang diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat pada 19 Juli 2023.
Koridor ini kini melayani kawasan strategis, seperti pusat kuliner, destinasi wisata, kawasan pendidikan, kantor pemerintahan, dan pusat perbelanjaan, dengan tarif yang terjangkau.
Namun demikian, tantangan besar masih menghadang pengembangan transportasi publik di Kota Cirebon. Data menunjukkan, hanya sekitar 5 persen dari total angkutan kota yang berusia di bawah 10 tahun dan layak jalan. Sementara itu, hanya sekitar 6 persen masyarakat yang menggunakan transportasi umum sebagai moda utama mobilitas sehari-hari.
Kondisi ini menunjukkan pentingnya pengembangan sistem transportasi publik yang lebih modern dan terintegrasi, termasuk melalui BRT Trans Cirebon. Selain meningkatkan kualitas layanan, pengembangan ini juga diharapkan mampu menarik minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi.
“Penataan jaringan trayek dan perluasan wilayah ini akan kami bahas bersama dengan Pemprov Jawa Barat. Melihat kondisi riil di lapangan, biaya operasional BRT memang cukup besar. Setelah dihitung-hitung, kami saat ini hanya mampu mengoperasikan tiga unit bus BRT,” ujar Andi. (Haris)
