Citrust.id – Pemerintah Kota Cirebon memperkuat literasi keuangan ASN sebagai langkah membangun aparatur yang lebih disiplin, produktif, dan mampu mengelola keuangan keluarga secara sehat. Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, saat menutup kegiatan Peningkatan Literasi Finansial ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2026 di Kantor OJK Cirebon, Selasa (21/7/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida Rosmawati, Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib, Kepala BKPSDM Kota Cirebon Suwarso Budi Winarno, serta 132 peserta yang terdiri atas pengelola tata usaha dan pembina kepegawaian.
Dalam sambutannya, Effendi Edo menegaskan bahwa persoalan keuangan ASN tidak bisa dipandang sebagai urusan pribadi semata. Menurutnya, tekanan finansial dapat berdampak langsung terhadap konsentrasi, kedisiplinan, hingga produktivitas pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Seorang ASN dituntut untuk bekerja profesional dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Namun, bagaimana bisa melayani dengan baik jika pikiran pegawai justru sedang terkuras oleh teror tagihan pinjol atau kecanduan judol?” ujarnya.
Ia mengatakan, pengelolaan keuangan yang buruk tidak hanya berdampak pada kinerja, tetapi juga dapat mengganggu keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Cirebon memilih pendekatan pencegahan melalui peningkatan pemahaman dan literasi keuangan.
“Kita tidak bisa lagi hanya menunggu masalah terjadi lalu memberikan hukuman. Harus ada langkah pencegahan yang nyata,” katanya.
Wali Kota juga meminta seluruh peserta agar tidak berhenti pada pemahaman pribadi. Ilmu yang diperoleh dari OJK diharapkan diteruskan kepada ASN di perangkat daerah masing-masing sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.
“ASN yang cerdas mengelola keuangan adalah kunci terciptanya aparatur yang bersih, berintegritas, dan produktif,” tegasnya.
Selama kegiatan, para peserta memperoleh materi mengenai pengelolaan keuangan keluarga, investasi yang aman, serta langkah melindungi diri dari pinjaman online ilegal dan judi online. Program ini diharapkan menjadi bagian dari upaya menciptakan ekosistem kerja yang lebih sehat sehingga ASN dapat lebih fokus menjalankan tugas pelayanan publik.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi langkah awal kerja sama antara Pemerintah Kota Cirebon dan OJK dalam meningkatkan pemahaman literasi serta manajemen keuangan keluarga bagi ASN.
Menurut Budi, persoalan keuangan merupakan salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian karena berpengaruh terhadap konsentrasi dan kinerja pegawai. Berdasarkan data yang dipelajari BKPSDM, pelanggaran disiplin berat yang berujung pada pemberhentian tidak atas permintaan sendiri kerap berawal dari persoalan sederhana, seperti ketidakhadiran tanpa alasan yang sah.
“Ini langkah awal kami bersama OJK untuk memberikan literasi dan manajemen keuangan keluarga yang diharapkan akan berpengaruh pada konsentrasi ASN di Kota Cirebon dalam bekerja,” kata Budi.
Ia menambahkan, BKPSDM juga menemukan bahwa persoalan keuangan menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi berbagai masalah kedisiplinan ASN. Karena itu, Pemerintah Kota Cirebon menargetkan adanya rencana aksi literasi keuangan agar seluruh ASN memiliki pemahaman yang memadai dalam mengelola keuangan secara sehat.
“Dengan penguasaan literasi keuangan, kita berharap kualitas keluarga ASN juga semakin baik. Dampaknya tentu akan berpengaruh terhadap kompetensi dan produktivitas mereka di kantor,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, mengapresiasi berbagai capaian Pemerintah Kota Cirebon dalam satu tahun terakhir. Ia menilai Kota Cirebon menunjukkan perkembangan yang sangat baik, termasuk berhasil meraih penghargaan pengendalian inflasi daerah terbaik di Indonesia.
“Dalam kurun waktu satu tahun ini, Kota Cirebon menunjukkan prestasi yang luar biasa gemilang. Terakhir mendapatkan pengendalian inflasi daerah terbaik se-Indonesia,” ujar Agus.
Agus juga mengungkapkan bahwa indeks akses keuangan daerah Kota Cirebon menjadi yang tertinggi di Jawa Barat. Menurutnya, tingginya akses terhadap layanan keuangan harus diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai agar masyarakat mampu memanfaatkan layanan tersebut secara bijak.
“Semakin tinggi literasi dan inklusi keuangan yang ada di masyarakat, khususnya di Kota Cirebon, akan mendorong pengendalian inflasi yang lebih baik,” katanya.
Ia menjelaskan, masyarakat yang memiliki pemahaman keuangan yang baik cenderung mampu mengendalikan pola konsumsi, termasuk menghindari fenomena Fear of Missing Out (FOMO) atau kebiasaan membeli sesuatu hanya karena ikut-ikutan.
“Ketika literasi keuangan itu diimbangi dengan pemahaman masyarakat, budaya konsumsi yang tidak seharusnya, termasuk FOMO atau ikut-ikutan membeli sesuatu, bisa lebih terkendali,” tutur Agus.
Menutup sambutannya, Agus menegaskan OJK Cirebon akan terus mendukung Pemerintah Kota Cirebon dalam memperkuat literasi keuangan, termasuk bagi ASN, agar kolaborasi yang telah terjalin mampu memberikan manfaat yang semakin luas bagi peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan publik.
“Atas nama pribadi maupun Kepala OJK Cirebon, kami menyampaikan terima kasih. Setiap dukungan Pemerintah Kota Cirebon akan selalu kami dukung. Kami siap berada di garda terdepan untuk mendukung Pemerintah Kota Cirebon menjadi kota yang terbaik, termasuk menjadi TPKAD terbaik se-Indonesia,” pungkasnya. (Haris)
