oleh

Pemkab Kuningan Optimalkan Layanan Pendidikan Khusus

Citrust.id – Kabupaten Kuningan mendapat kepercayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melaksanakan Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia (FIKSI) Pendidikan Khusus Tingkat Nasional Tahun 2019.

Kegiatan itu berlangsung di lapangan Pandapa Paramarta, Kabupaten Kuningan, 31 Agustus hingga 3 September.

Berbagai penampilan di pertontonkan di hadapan ratusan tamu undangan dari 34 provinsi se-Indonesia yang dilakukan anak-anak berkebutuhan khusus. Mulai Lomba Unjuk Karya Kreativitas Siswa, Lomba Revitalisasi Pengelolaan Pendidikan Keterampilan/Vokasi dan Lomba Stand Kreatif.

Bupati Kuningan, H. Acep Purnama, dalam sambutannya menyampaikan, berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Pemkab Kuningan telah melakukan beberapa langkah dan strategi.

Strategi itu antara lain turut serta dalam pelaksanaan pendidikan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus usia sekolah, walaupun secara kelembagaan, Sekolah Luar Biasa menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Kuningan usia sekolah berjumlah 1.723 anak yang tersebar di 32 kecamatan. Sekolah Luar Biasa berjumlah 14 sekolah, terdiri dari 3 SLB Negeri dan 11 SLB Swasta.

“Sebagai rasa tanggung jawab moral, kami akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna mengoptimalkan layanan pendidikan khusus di Kabupaten Kuningan,” terang Acep.

Direktur Pendidikan Kebutuhan Khusus Kemendikbud, Sanusi, dalam sambutannya menyampaikan, salah satu upaya dalam mengisi kemerdekaan adalah pembangunan sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu harus disediakan untuk semua warga negara, tanpa membeda-bedakan anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas.

“Mereka merupakan bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Mereka juga berhak memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Hal ini dijamin oleh konstitusi negara dan juga dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,” jelasnya. (Ipay)

Komentar

News Feed