Citrust.id – Mahar politik dijadikan salah satu syarat untuk mendapatkan rekomendasi partai. Menurut Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi, ada tiga jenis mahar politik.
Pertama, mahar politik yang diberikan di muka. Kedua, diberikan di belakang. Sedangkan jenis mahar politik yang ketiga, sebagian diberikan di muka, sisanya di belakang. Dalam literatur politik, ketiga hal itu bisa dianggap money politik.
Partai minta mahar politik di depan karena jika si calon sudah jadi biasanya rese. Masalahnya, kata Muradi, ada perjanjian tidak? Jika tidak ada, maka masuk ranah money politik. Namun, apabila tertulis jelas, misalnya dana itu untuk dana saksi, maka hal itu formal bisa dipertanggungjawabkan.
“Di Jabar saja, secara keseluruhan dibutuhkan minimal Rp45 miliar hingga Rp60 miliar untuk dana saksi,” kata Muradi usai pelantikan IKA Unpad di RS Permata Cirebon, Minggu (14/1).
Muradi membeberkan, pendanaan bagi partai sangat penting untuk menghidupi partai. Di tingkat DPP, satu partai membutuhkan dana Rp5 miliar perbulan untuk operasional bayar staff, listrik dan lain-lain. Oleh karena itu, wajar bagi partai politik untuk mencari uang. Namun, hal itu jadi celah terjadinya money politik.
“Solusinya adalah sumber pendanaan bagi partai berasal dari negara,” pungkasnya. /haris
