JAKARTA (CT) – Ketua MPR Zulkifli Hasan mengingatkan semua pemangku kepentingan di Republik Indonesia, agar semakin keras menjaga persatuan dengan cara mengikis kesenjangan kesejahteraan di antara rakyat Indonesia.
“Jadi, persatuan tidak hanya menyangkut wilayah saja. Tapi persatuan nasional,” tutur Zulkifli Hasan saat pidato pembukaan Sidang Tahunan MPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/08).
Zulkifli mengatakan, benar bahwa sejak Reformasi 1998, banyak kemajuan yang sudah dicapai. Otonomi daerah makin diperluas, pemilu serta pilkada berjalan aman dan lancar. Reformasi membuka jalan bagi siapapun, tanpa mempermasalahkan latar belakangnya, berhak jadi apapun. Tapi, di sisi lain, politik dan demokrasi sebagai etika juga cenderung mengalami kemunduran.
Sehingga idealismenya harus terus diperbaharui agar tak terjebak kepentingan jangka pendek yang bersifat praktis.
Lebih penting lagi, terjadinya kesenjangan ekonomi yang makin melebar. Kesenjangan itu terjadi bukan hanya karena masalah mental masyarakat semata. Namun juga ada masalah struktural yang bisa diselesaikan melalui intervensi negara.
Negara bisa menyediakan jalur dan cara akan membantu kelas kecil, menengah, dan pemula. Jangan biarkan kantong tenaga tergerus, kena masalah tenaga kerja asing.
Kemiskinan dan kesenjangan dapat menjadi lahan subur bagi pertumbuhan fundamentalisme, terorisme dan radikalisme. Demokrasi, kata dia, tidak boleh hanya memberi keuntungan bagi segelintir orang.
“Perbedaan pendapat tak akan memicu ledakan. Namun perbedaan pendapatan bisa memicu magma sosial yang meledakkan,” katanya.
Ketua Umum PAN ini melanjutkan, bila demokrasi hanya memberikan kesejahteraan bagi sedikit orang saja, tanpa memberikan kesetaraan yang sama kepada yang lain, maka bisa ada masalah yang muncul. Fenomena terorisme dan fundamentalisme akan hidup di sana dan bisa memperlemah persatuan.
Walau demikian, pihaknya bersyukur bahwa Pemerintahan Jokowi-JK sudah bekerja keras mengatasi masalah tersebut. Terbukti, pembangunan infrastruktur giat dikerjakan yang bisa menjaga konektivitas, sehingga mobilisasi masyarakat makin mudah.
Ketua MPR Zulkifli Hasan juga mengajak pemerintah dan lembaga tinggi negara lainnya untuk segera membangun konsensus membentukan haluan negara.
Haluan negara itu akan menjadi semacam dasar melaksanakan pembangunan, sama seperti konsep Pembangunan Semesta Berencana di era Presiden Soekarno atau Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) di era Soeharto.
Kata Zulkifli, pihaknya melihat kuatnya keinginan masyarakat untuk kembali di susunnya haluan negara.
“Kerjasama ini agar pembangunan terencana dan terwujud, tak hanya berhenti saat kampanye,” tutur Zulkifli Hasan.
Kata Zulkifli, haluan negara itu harus menegaskan bahwa sumber daya alam harus sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Haluan itu juga jadi pedoman agar pembangunan tidak tersesat.
Indonesia butuh haluan dan pedoman negara. Maka mari mengajak untuk duduk bersama merumuskan haluan negara itu, memenuhi janji kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia.
“Sejauh ini di MPR sudah ada rapat gabungan pimpinan MPR dan 10 fraksi, bersama kelompok DPD RI. Disepakati untuk ditindaklanjuti,” katanya.
Pada kesempatan itu, Zulkifli juga mengatakan pihaknya mengajak semua untuk bersama-sama MPR giat menyosialisasikan Empat Pilar Bernegara. Yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau sosialisasi hanya dilaksanakan oleh MPR, tentu hasilnya tak optimal.
“Tapi kalau mau optimal, tak cukup hanya oleh MPR. Maka dalam rangka pemantapannya, kami mengajak semuanya untuk bekerjasama,” katanya.
Pidato itu didengarkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, mantan presiden dan mantan wapres, pejabat tinggi negara, para anggota Parlemen, serta masyarakat umum yang hadir di Kompleks Parlemen. (Eros)
