INDRAMAYU (CT) – Tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2, Toto Sucartono-Rasta Wiguna (TORA) membeberkan beberapa kejanggalan dalam dugaan ijazah palsu calon bupati Indramayu nomor urut 1, Anna Sophanah.
Tim pemenangan pasangan TORA, Hatta mengatakan pihaknya akan terus menelusuri dugaan ijazah palsu tersebut. Dia mengaku langsung mengkroscek ke Dinas Pendidikan Provinsi Jabar soal ijazah uper (persamaan SMA, red) yang diduga palsu.
“Setelah mendapatkan penjelasan kami pun langsung melaporkannya ke Polda Jabar, Bawaslu dan lain-lain,” ujar Hatta saat melakukan jumpa pers di DPC PDI Perjuangan Indramayu, Minggu (10/01).
Tim pemenangan pasangan TORA lainnya, Sholikhin menjelaskan bahwa ijazah adalah syarat formal untuk pencalonan jika ijazahnya tidak ada maka harus digugurkan.
“Dalam pilkada tahun 2010, pada sidang MK mulai tanggal 24 Agustus-17 September 2010, putusan perkara gugatan nomor 345/KPU.IM/KAB/VIII/2010 Majelis Hakim memutuskan bahwa calon bupati Indramayu Anna Sophanah terbukti menggunakan ijazah uper (persamaan SMA) dari Dinas Pendidikan Jawa Barat,” jelasnya.
Solikhin menuturkan pada pilkada 2010, KPU Indramayu menyatakan bahwa ijazah tersebut tidak sempat diverifikasi karena keterbatasan waktu. Kejadian tersebut kembali terulang pada pilkada 2015, bahwa KPU Indramayu dengan sengaja tidak memverifikasi ijazah cabup Anna Sophanah.
“Hal itu diperkuat dengan pernyataan dari Kepala Bidang Dikmenti Kasi Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dadang Ruhiyat. Dia mengaku belum adanya pihak instansi dan KPU Indramayu di tahun 2015 untuk memverifikasi ijazah atas nama Sophanah,” katanya.
Sholikhin mengungkapkan, Dinas Pendidikan Jabar pernah menerima pengajuan dari salah satu anggota Dinas Pendidikan Indramayu untuk permohonan legalisir ijazah atas nama Sophanah dengan membawa fotocopy ijazah uper, surat kehilangan atas nama Sophanah, dan surat pernyataan mutlak dari yang bersangkutan. Namun Dinas Pendidikan Jawa Barat menolak untuk melegalisir karena yang bersangkutan tidak bisa menunjukan ijazah aslinya, dan meminta kembali untuk memberikan pernyataan dua orang saksi yang ikut bersama-sama pada ujian uper tahun 2010, akan tetapi sampai tanggal 23 Desember 2015 yang bersangkutan tidak dapat memenuhi.
“Kejanggalan pun semakin terlihat dengan ditemukannya perbedaan nama dari Anna Sophanah menjadi Sophanah saja, itu terlihat di KTP dan ijazah, tahun kelulusan, nomor ijazah, tanggal lahir. Di ijazah SD lahir tanggal 23 Oktober 1958 sedangkan di ijazah uper lahir tanggal 23 oktober 1960. Pada perbedaan nama dan tanggal lahir harus ada ketetapan pengadilan, namun apakah perbedaan ini ada? ” tegasnya dengan nada bertanya.
Selain itu, kata Sholikhin, penyalahgunaan wewenang KPU dan Panwaslu Indramayu diduga telah terjadi konspirasi, dua kali KPU dan Panwaslu menyalahgunakan wewenang.
“Kami menuntut pihak Polda Jabar untuk segera memproses dugaan tindak pidana pemalsuan surat, atau tindak pidana menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik sebagaimana laporan polisi nomor: LP.B/1041/XII/2015/JABAR, demi tegaknya hukum dan demokrasi di Indramayu. Meminta KPU Indramayu untuk secara tegas mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 1 ANDI, karena sudah jelas melanggar PKPU nomor 12 pasal 42 huruf r yakni setiap calon wajib menyerahkan ijazah yang telah dilegalisir oleh instansi yang mengeluarkan ijazah, apabila tidak dilegalisir maka batal demi hukum. Dan meminta Dewan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk segera mengadili KPU Indramayu yang telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana laporan kami pada Senin (28/12) lalu,” ujarnya. (Dwi Ayu)
