Citrust.id – Pada peringatan HUT ke-51 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Selasa (29/11/2022), Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis,berpesan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) adaptif terhadap perubahan.
Wali Kota Cirebon juga meminta Korpri bertransformasi total, sesuai dengan tema peringatan HUT ke-51 KORPRI, yaitu “Korpri melayani, berkontribusi dan berinovasi untuk negeri”.
Azis mengatakan, ASN harus melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan adaptif terhadap perubahan yang terus terjadi.
“Korpri dapat menjadi pelaku aktif dalam kebiasaan barr menuju cara berpikir dan cara bertindak yang efektif, efisien, inovatif, dan berdaya saing tinggi,” ujarnya, saat membacakan pidato Presiden RI.
Azis melanjutkan, Korpri akan bertransformasi menjadi Korps Pegawai ASN RI. Tujuannya menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN serta mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa.
“Saya tegaskan pula, bahwa Korpri sebagai bagian integral dari pemerintahan harus terus perkuat sebagai salah satu komponen bangsa yang sangat strategis,” tuturnya.
Oleh sebab itu, sambung Azis, fungsi-fungsi seperti tercantum dalam UU ASN dapat terwujud secara bertahap. Ia pun meminta agar Korpri tetap di dalam kedinasan, sehingga aspirasi ASN dapat ditampung dan disalurkan secara proporsional serta profesional.
Azis juga mengatakan, ada empat pesan dari Presiden Joko Widodo. Pertama, perkuat soliditas dan solidaritas korps dan perkuat kerja sama dengan segenap komponen bangsa. Hal itu dalam rangka menegakkan fungsi sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
“Kedua, cari terobosan positif dan cara kerja yang lebih cepat dan lebih murah. Selain itu, serta birokrasi yang lebih singkat, transparan dan akuntabel. Hal itu guna meningkatkan pelayanan publik yang makin berkualitas,” katanya.
Ketiga, lanjut Azis, perkokoh integritas aparatur melalui perubahan cara berpikir dengan menghindari segala bentuk pungutan liar. Di samping itu, tingkatkan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dan kerja tuntas serta disiplin dan tertib hukum.
“Keempat, cara kerja manual harus berubah dengan cara kerja digital di seluruh jajaran birokrasi pusat dan daerah. Sistem pemerintahan berbasis elektronik harus jadi motor penggerak baru dalam pembangunan,” terangnya. (Haris)
