BOGOR (CT) – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) se-Jawa Barat mendesak pemerintah tidak hanya memproritaskan penyelesaian permasalahan di kemaritimin, akan tetapi Pemerintah juga memprioritaskan penyelesaian berbagai konflik agraria yang ada di Indonesia, terutama di Jawa Barat.
“Kami apreasiasi Pemerintah hari ini yang gencar menyelesaikan permasalahan kemaritimin, namun kami melihat tidak ada keseriusan dalam menyelesaikan konflik-konflik agraria. Padahal janji Pemerintahan hari ini pada saat kampanye akan menyelesiakan konflik-konflik Agraria,” tegas Ketua Koordinator Jawa Barat, Ahmad Tabroni pada saat acara Konferensi Pers GMNI se-Jawa Barat di sela-sela acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) GMNI di Wisma Kinasih, Bogor, Sabtu petang (13/12).
Menurutnya, komitmen Pemerintah dalam penyelesaian konflik agraria tidak hanya sebatas membentuk Kementrian Agraria dan Tata Ruang. Karena sampai dengan saat ini, kerja nyata Kementrian terkesan tidak serius dalam mengentaskan permasalah.
“Kami tantang Pemerintah, dalam hal ini Mentri Agraria dan Tata Ruang, Feri Mursydan Baldan untuk lebih serius dalam menyelesaikan berbagai konflik maupun sengketa lahan petani (marhaen, red). Kami kami melihat, Kementrian tersebut belum belum maksimal,”jelasnya.
Ketika disinggung terkait desakan GMNI Jawa Barat, Boni sapaan akrabnya, dirinya beralasan bahwa GMNI mempunyai tanggung jawab sejarah dalam mengawal Reforma Agraria.
“GMNI dengan Petani merupakan satu kesatuan. Maka, apabila ada permasalahan dengan Petani GMNI turut aktif mengawalnya, terlebih dalam persoalan reforma Agraria. Karena hal tersebut merupakan amant dari ideologi Marhaenisme,” tegasnya. (CT-110)
