oleh

Disnakertrans Sebut UMK Rp 1.415.000 Sudah Final

CIREBON – Upah Minimum Kota (UMK) Cirebon yang ditetapkan sebelum kenaikan BBM sebesar Rp 1.415.000, dipastikan tidak direvisi. Hal tersebut menyusul terbitnya SK Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep 1581-Bangsos/2014 tentang UMK tahun 2015. Selasa (25/11).

“SK Gubernur baru saja kami terima melalui email hari ini (kemarin, red), besarannya Rp1.415.000,” kata Kabid Tenaga Kerja Disnakertrans Kota Cirebon, Maman Firmansyah

Besaran tersebut naik sebesar Rp 188.500 dibanding UMK Cirebon tahun 2014 sebesar Rp1.226.500.

Atas terbitnya SK gubernur itu, maka UMK yang terbaru mulai berlaku Januari 2015. Maman mengimbau kepada perusahaan-perusahaan untuk mematuhi SK gubernur dengan membayarkan upah kepada buruh sesuai UMK Kota Cirebon.

Pada kesempatan itu, Maman menjelaskan, UMK yang paling tinggi di Jawa Barat adalah Kabupaten Karawang sebesar Rp2.957.450, disusul Kota Bekasi sebesar Rp2.954.031, dan Kabupaten Bekasi Rp2.840.000.

Sekretaris Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dra Hj Maemunah MSi saat dikonfirmasi mengaku belum menerima surat dari gubernur perihal besaran UMK di kota/kabupaten di Jawa Barat.

Namun demikian, dirinya tidak menampik kabar bahwa SK gubernur sudah ditandatangani, hanya saja secara kedinasan, dirinya belum mendapatkan surat tersebut.

“Surat dari Gubernur sampai hari ini (kemarin siang, red) belum saya terima,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua SPSI Kota Cirebon Fahrurozi menilai besaran Upah Minimum Kota (UMK) Cirebon, tidak sesuai kondisi nyata saat ini. Para buruh di Kota Cirebon, ujar Fahrurozi, kecewa dengan keputusan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, yang menetapkan besaran UMK Kota Cirebon.

Padahal, kenaikan BBM sudah terjadi beberapa hari sebelum penetapan dilakukan. Seharusnya, kata Fahrurozi, UMK dikembalikan untuk dilakukan revisi penyesuaian akibat kenaikan BBM.

BACA JUGA:   Puskesmas Kejaksan Buka Layanan Kesehatan Online hingga Antar Obat ke Rumah Pasien

“Sudah jelas, kenaikan BBM mengerek item KHL (Kebutuhan Hidup Layak) semakin naik. Jelas UMK harus diubah,” tukasnya.

Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah berlaku, membuat berbagai aktivis buruh meminta pendataan ulang untuk KHL yang sangat mempengaruhi besaran Upah Minimum Kota (UMK). Kota Cirebon telah menetapkan besaran UMK tahun 2015 sejumlah Rp. 1.415.000.

Dari jumlah tersebut, ujar Fahrurozi, dianggap masih kurang karena kebutuhan hidup sehari-hari mengalami kenaikan. Atas tuntutan buruh tersebut, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Cirebon Sutikno SH MH menegaskan besaran UMK 2015 yang telah ditetapkan tidak bisa diubah.

Bahkan, jumlah UMK tahun 2015 sebesar Rp1.415.000 masih dianggap besar. Namun, karena sudah menjadi keputusan bersama, Apindo menjadikan pedoman untuk kemudian dijalankan pada tahun 2015 nanti. Meskipun demikian, terbuka kemungkinan ada perusahaan yang mengajukan keberatan atas besaran UMK tersebut.

Biasanya, jika ada perusahaan yang keberatan, mereka akan mengajukan permohonan penangguhan pembayaran UMK untuk tahun 2015 nanti. Saat ini, lanjut Sutikno, UMK Kota Cirebon tersebut sudah ditetapkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Sehingga, tidak bisa lagi diubah.

Keputusan besaran UMK itu, lanjutnya, telah melalui pembahasan panjang dan disetujui dalam forum bersama oleh Dewan Pengupahan Kota Cirebon. Bahkan, dari Kota Cirebon telah menetapkan besaran angka itu.

“Sudah tidak bisa diubah lagi. UMK tetap segitu walaupun BBM naik. Akan ada solusi bersama mengatasi persoalan yang ada,” ujarnya. (CT-104)

Komentar

News Feed