oleh

Disampaikan Walikota, Begini Postur RAPBD 2020

Citrust.id – DPRD Kota Cirebon melaksanakan rapat paripurna di ruang Griya Sawala, Selasa (15/10). Rapat paripurna tersebut dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2020, pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD, dan jawaban Walikota Cirebon atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Cirebon, Hj Affiati AMa.

Affiati menyampaikan, Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) merupakan peraturan daerah yang sangat penting.

“Peraturan daerah tentang APBD ini, menjadi alat untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Dalam penyampaian pandangan fraksi-fraksi DPRD, ada beberapa masukan dan catatan untuk Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Diantaranya terkait pendidikan, pariwisata hingga kesehatan.

Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Mohamad Handarujati Kalamullah SSos menjelaskan, catatan dari fraksi-fraksi DPRD agar diperhatikan oleh Pemerintah Kota Cirebon. Terutama terkait pendidikan dan kesehatan.

“Di bidang kesehatan, ada 10.500 peserta BPJS PBI yang dinonaktifkan oleh Kemensos. Rencananya di 2020 akan ditanggulangi pemkot. Termasuk anggaran pendidikan, karena hak pelayanan dasar ada di pendidikan dan kesehatan,” katanya.

Andru juga menjelaskan, ada substansi yang dinilai sangat penting, yakni adanya beberapa sektor yang mengalami kenaikan.

Walikota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH menjelaskan, proyeksi pendapatan dalam RABPD 2020 sebesar Rp1.751.976.050.000. Jumlah tersebut naik sebesar Rp275.375.438.550 atau 18,65 persen dari APBD 2019.

Sedangkan proyeksi anggaran belanja diproyeksikan sebesar Rp1.788.107.586.540, naik sebesar Rp228.974.624.995 atau 14,69 persen. Sehingga terjadi defisit sementara ini sekitar Rp36,1 miliar.

Pada sektor pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan naik sebesar 7,02 persen atau Rp 512.061.006.000, dana perimbangan sebesar Rp878.333.413.000 atau naik 3,77 persen dari APBD 2019, lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp361.581.631.000 atau naik 138,8 persen.

BACA JUGA:   Sejumlah Wilayah di Majalengka Kekurangan Air Bersih

Sedangkan untuk sektor belanja tidak langsung, rinciannya sebesar Rp695.503.873.000, jumlah ini turun sekitar Rp33 miliar atau 4,45 persen dibanding APBD 2019. Sementara, belanja langsung Rp1.788.107.586.540 naik sebesar Rp228.974.624.995 atau 14,69 persen. (Aming)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed