Citrust.id – APBD Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2018 habis didominasi untuk belanja pegawai. Lebih dari Rp1,2 triliun dipakai untuk belanja pegawai dari total belanja daerah sebesar Rp2,2 triliun lebih.
Hal itu terungkap pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Kuningan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kuningan TA 2018 di gedung DPRD Kuningan.
“Belanja daerah yang direncanakan Rp2,2 triliun lebih, realisasinya Rp2,09 triliun lebih atau sekitar 95 persen. Anggaran itu dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, belanja transfer atau bagi hasil ke desa, dan transfer bantuan keuangan,” ungkap Bupati Kuningan Acep Purnama saat membacakan pengantar nota keuangan perihal LKPj APBD TA 2018.
Ia menyebutkan, belanja operasi direncanakan Rp1,9 triliun lebih dan direalisasikan Rp1,8 triliun lebih atau mencapai 95 persen. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai Rp1,2 triliun lebih atau sekitar 96 persen, belanja barang Rp589 miliar lebih atau 93,75 persen, belanja hibah Rp35 miliar lebih atau 97 persen, dan belanja bantuan sosial Rp10 miliar lebih atau 97 persen. Sementara belanja modal mencapai Rp221 miliar lebih atau 95 persen.
“Belanja tak terduga Rp12 miliar lebih atau 90 persen, belanja transfer atau bagi hasil ke desa Rp11 miliar lebih atau 100 persen, dan bantuan keuangan Rp396 miliar lebih atau 99 persen,” ujarnya.
Bupati melanjutkan, untuk Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2,597 triliun lebih, terealisasi Rp2,529 triliun lebih atau mencapai 97,40 persen. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer pemerintah pusat yakni dana perimbangan, transfer pemerintah provinsi, dan lain-lain pendapatan yang sah.
Di samping itu, PAD direncanakan sebesar Rp344 miliar lebih direalisasi Rp303 miliar lebih atau hanya 88,03 persen. Pendapatan transfer pemerintah pusat melalui dana perimbangan direncanakan Rp1,684 triliun lebih direalisasi Rp1,662 triliun lebih atau 98,68 persen.
“Untuk transfer pemerintah provinsi direncanakan sebesar Rp119 miliar lebih realisasinya Rp116 miliar lebih atau 97 persen, dan lain-lain pendapatan yang sah direncanakan Rp449 miliar lebih realisasi Rp448 miliar lebih atau mencapai 99,65 persen,” jelasnya. (Ipay)
