Citrust.id – Penguatan tata kelola lembaga pendidikan menjadi perhatian DPD Persatuan Umat Islam (PUI) Kabupaten Majalengka melalui Workshop Kepala Madrasah dan Sekolah PUI se-Kabupaten Majalengka yang digelar di Gedung Bapermin Kabupaten Majalengka, Kamis (10/9/2026). Forum yang dirangkaikan dengan rapat koordinasi itu juga membahas tantangan pendidikan, pengembangan kompetensi, hingga sinergi dengan pemerintah daerah.
Workshop tersebut mengangkat tema “Membangun Madrasah PUI yang Unggul melalui Penguatan Tata Kelola Lembaga dan Jam’iyyah PUI”. Kegiatan diikuti para kepala sekolah dan kepala madrasah PUI serta dihadiri Bupati Majalengka H. Eman Suherman, jajaran DPD PUI, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Dewan Syariah dan Dewan Pakar, pengurus Wanita PUI, Pemuda PUI, Hijar, Hima PUI, perwakilan DPRD, dan sejumlah mitra strategis.
Ketua DPD PUI Kabupaten Majalengka K.H. Asep Zaki Mulyatno mengatakan forum tersebut tidak hanya diarahkan pada peningkatan kemampuan manajerial para pengelola sekolah dan madrasah. Menurut dia, kegiatan itu sekaligus menjadi ruang untuk menguatkan kembali semangat pengabdian dalam menjalankan amanah pendidikan.
“Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menguatkan khidmat para kepala satuan dan kepala madrasah PUI. Kami menyebutnya khidmat, bukan sekadar bekerja. Jika kita niatkan berkhidmat dengan penuh keikhlasan, isyhadu bi anna muslimun, insyaAllah perjalanan ini berkah dan bernilai ibadah di hadapan Allah SWT,” ujar K.H. Asep.
Ia menyebut PUI memiliki jaringan pendidikan yang cukup luas di Kabupaten Majalengka. Saat ini terdapat 241 lembaga pendidikan di bawah naungan PUI, terdiri atas 38 Raudhatul Athfal (RA), 54 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 19 MTs dan SMP, 10 MA dan SMK, serta 120 Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA).
Jaringan tersebut melibatkan sekitar 1.200 guru dan melayani lebih dari 25.000 murid di Kabupaten Majalengka. Besarnya cakupan tersebut, kata Asep, menjadi modal sekaligus tanggung jawab bagi PUI untuk terus memperbaiki pengelolaan lembaga, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, dan memperkuat mutu lulusan.
DPD PUI juga mendorong kerja sama yang lebih erat dengan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Kementerian Agama, serta mitra lainnya. Sinergi dinilai penting untuk memperkuat ekosistem pendidikan yang dikelola PUI.
Asep turut mengingatkan kembali visi pendidikan PUI yang telah dibangun sejak 1911, yakni membentuk generasi yang bener, pinter, dan parigel. Tiga karakter tersebut, menurutnya, perlu diterjemahkan sesuai kebutuhan pendidikan saat ini.
“Bener artinya alim fiddin, memiliki pemahaman agama dan akhlak. Pinter adalah arif bi ashrihi, mampu memahami perkembangan zaman. Sedangkan parigel adalah naf’an lil ummati, memiliki keterampilan dan mampu memberikan manfaat bagi umat,” jelasnya.
Ia menilai kemampuan akademik dan pemahaman agama saja belum cukup untuk membekali peserta didik menghadapi masa depan. Karena itu, keterampilan dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi juga perlu masuk dalam perhatian lembaga pendidikan PUI.
“Mendidik santri agar bener dan berakhlak adalah landasan utama. Meminterkan orang yang sudah benar itu gampang, tetapi membenarkan orang pintar itu yang sulit. Santri kita juga harus parigel dan adaptif dengan zaman, bukan hanya terampil secara tradisional, tetapi juga menguasai teknologi seperti coding dan robotik,” katanya.
Dalam forum tersebut, Bupati Majalengka H. Eman Suherman menyampaikan apresiasi terhadap peran PUI dalam pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Ia menilai para pengelola lembaga pendidikan PUI memiliki peran dalam membentuk generasi yang berkarakter, berakhlak, berpengetahuan, dan mampu menghadapi perubahan zaman.
“Ini mungkin pertama kalinya saya bertatap muka langsung dengan pejuang-pejuang PUI yang selalu menebarkan kebaikan, membina, dan mencetak anak-anak kita agar berakhlakul karimah, menjadi generasi yang hebat, kuat, serta pemilik masa depan,” ungkap Bupati.
Eman juga menyoroti kebutuhan dukungan terhadap infrastruktur madrasah dan MDTA. Ia mengatakan pemerintah daerah membutuhkan dasar hukum yang jelas agar dukungan melalui APBD dapat diberikan secara tertib dan akuntabel sesuai ketentuan.
Menurutnya, karena urusan agama menjadi kewenangan pemerintah pusat, Pemkab Majalengka tengah mendorong penyusunan payung hukum daerah berupa Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup). Regulasi itu diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam memberikan dukungan kepada madrasah, RA, dan MDTA.
“Kami sedang mendorong penyusunan Naskah Akademik bersama Kemenag dan stakeholder terkait. Kami bukan pelit, tetapi semua harus sesuai aturan agar bantuan bisa digelontorkan secara akuntabel,” tegasnya.
Selain regulasi pendidikan keagamaan, Eman mengajak PUI ikut membantu meningkatkan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Majalengka. Saat ini, RLS Majalengka berada di kisaran 7,8 tahun dan pemerintah daerah menargetkannya meningkat menjadi sembilan tahun.
Untuk mengejar target tersebut, ia menyebut pendidikan nonformal juga perlu dikembangkan. Salah satunya melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum menuntaskan pendidikan formal.
“Kita ingin Rata-Rata Lama Sekolah Majalengka bisa mencapai sembilan tahun. Karena itu, jangan hanya mengandalkan pendidikan formal. Jalur nonformal seperti PKBM juga harus kita kembangkan bersama,” ujarnya.
Persoalan lain yang menjadi perhatian Bupati adalah perkembangan teknologi digital. Ia meminta kemajuan teknologi dimanfaatkan dalam proses pembelajaran tanpa mengesampingkan pembentukan karakter dan akhlak peserta didik.
“Saya sangat khawatir jika anak-anak kita lebih nurut kepada HP daripada kepada orang tua dan gurunya. Tanpa peran pendidik yang masuk membina karakter dan akhlak, kita bisa kehilangan generasi penerus yang hebat,” kata Eman.
Ia mengajak lembaga pendidikan, termasuk PUI, menempatkan teknologi sebagai sarana pendukung pendidikan. Menurutnya, penguasaan teknologi harus berjalan beriringan dengan pembentukan karakter.
“Teknologi harus kita kuasai, tetapi akhlak dan karakter jangan sampai ditinggalkan. Mari kita bersama-sama membangun generasi Majalengka yang bener, pinter, dan parigel,” tambahnya.
Eman berharap workshop tersebut menghasilkan langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola lembaga pendidikan PUI, meningkatkan kemampuan kepala sekolah dan madrasah, serta memperkuat layanan pendidikan bagi masyarakat.
“Pemerintah daerah tentu tidak bisa bekerja sendiri. PUI memiliki jaringan pendidikan yang sangat besar. Mari kita bangun sinergi, kita kuatkan pendidikan, dan bersama-sama mewujudkan Majalengka Langkung Sae,” pungkasnya.
Pada kegiatan tersebut juga diserahkan penghargaan kepada senior PUI, kepala sekolah, dan guru PUI yang dinilai telah memberikan kontribusi terhadap PUI. (Abduh)
