Citrust.id – Puluhan jurnalis se-Ciayumajakuning berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Cirebon, di Jalan Siliwangi. Mereka menolak beberapa pasal dalam revisi UU KUHP yang dinilai mengancam kebebasan pers.
Aksi yang memblokade Jalan Siliwangi Kota Cirebon ini, diwarnai dengan orasi para jurnalis secara bergantian, untuk menyuarakan tuntutan agar 13 pasal yang kontroversial dibatalkan. Misalnya, pada pasal 217-220 serta pasal lainnya.
Koordinator aksi, Syahri Romdhon mengatakan bahwa 13 pasal tersebut berpotensi mengancam kebebasan pers. “Dalam pasal-pasal tersebut, bukan hanya mencederasi kebebasan pers tapi mengancam kebebasan berekspresi,” kata pria yang disapa Aray, jurnalis KompasTv.
Aray juga mengatakan, meski RUU KUHP ini dinyatakan ditunda pengesahannya, tetapi bukan berarti akan dibatalkan. Dengan demikian, Aliansi Jurnalis se-Ciayumajakuning dengan tegas mendesak agar menolak dan membatalkan pasal-pasal yang bertentangan dengan kebebasan pers.
“Keberadaan UU Pers Nomor 40/1999 yang sudah jelas sebagai pedoman jurnalis, pada praktiknya kerap diabaikan. Tindakan pemerintah dan aparatur Negara kerap lupa dan tidak mengacu pada UU Pers. Sehingga banyak terjadi kekerasan terhadap jurnalis di lapangan saat bertugas,” katanya.
Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati AMa mengatakan di depan masa aksi, bahwa DPRD Kota Cirebon mendukung dengan semua tuntutan jurnalis. “Banyak pasal yang dinilai merugikan masyarakat. Bahkan saya mendukung tidak hanya secara lembaga, namun secara pribadi pun menolak (pasal-pasal kontroversial),” ujarnya.
Affiati juga mengatakan, akan berdiskusi dengan anggota DPRD Kota Cirebon untuk membahas tuntutan yang disampaikan. “Bersama-sama dengan teman anggota DPRD akan merumuskan agar bisa disampaikan ke pemerintah pusat,” ucapnya.
Dalam kesempatan aksi, Walikota Cirebon, Nashrudin Azis, Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati AMa, dan Kapolres Ciko AKBP Roland Rolandy menandatangani petisi yang diajukan para jurnalis. (Aming)
