Majalengkatrust.com – Bupati Majalengka menegaskan bahwa pembangunan daerah harus berkesinambungan dan kerja keras pemerintah adalah untuk rakyat, yang diantaranya diukur oleh Indeks Pembangunan Manusia.
“Alhamdulillah peningkatan IPM Kabupaten Majalengka sekarang sudah peringkat 22 di tingkat provinsi dan terjadi peningkatan signifikan sejak saya menjabat,” kata Bupati Sutrisno saat silaturahmi dengan kader Pos KB di aula Kecamatan Talaga, Senin (20/02).
Dalam seminar tersebut, ia menjelaskan tentang solusi melakukan pengentasan kemiskinan, salah satunya dengan merubah pola kerja kita dengan memakai ilmu ekonomi, agar sesuai dengan yang kita rencanakan.
“Sekarang kecamatan juga sudah ditingkatkan statusnya menjadi OPD dan desa juga memiliki dana desa, jadi program pengentasan kemiskinan ini harus terintegrasi, sehingga bisa dibagi mana yang menjadi kewenangan pemkab, kecamatan dan desa,” ujarnya.
Selain itu, untuk mengurangi jumlah masyarakat yang tidak mampu, Pemkab Majalengka telah mengintrusikan tim Pos Keluarga Berencana (POS KB) di seluruh wilayah desa untuk melakukan pembinaan wirausaha bagi keluarga yang kurang mampu.
Dalam kesempatan itu, Bupati Sutrisno yang didampingi Ketua TP PKK Ny. Imas Indrawati, SE, MM, memaparkan peran Pos KB harus bisa meningkatkan perekonomian 10 Kepala Keluarga, yang kurang mampu menjadi keluarga yang mandiri.
“Jika nanti sudah terbentuk POS KB di lingkungan pedesaan, saya akan memberikan modal usaha kepada pengurus Pos KB yang ada di wilayah pedesaan tersebut sebesar Rp5 Juta,” katanya.
Selain itu, salah satu bentuk apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Majalengka, bagi Pos KB yang bisa memenuhi target merubah perekonomian 10 KK yang tergolong tidak mampu menjadi keluarga yang mandiri, akan diikut sertakan ibadah umroh.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Hj.Asmaradewi menambahkan bahwa Pos KB itu salah satu lini lapangan program KB. Berhasil atau tidaknya program KB itu tergantung pada kader Pos KB di lapangan. Namun tahapan kali ini, kita belum melakukan pembentukan, melainkan baru pada tahapan penyuluhan. Apalagi sejak awal Januari 2017, penyuluhan yang dilaksanakan baru 10 kecamatan. (Abduh)
