Majalengkatrust.com – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Umat Muslim Majalengka menggelar aksi damai dan orasi di Gedung DPRD Majalengka, Jumat (20/01).
Sejumlah perwakilan DPW FPI MaJalengka, Granat, Pemuda Persis, GPK, Kibathul Musthofa, Pemuda PUI, Syarikat Islam, Persatuan Pondok Pesantren dan para pimpinan pondok pesantren yang tergabung dalam Aliansi Umat Muslim Majalengka menggelar audiensi dengan DPRD Kabupaten Majalengka di Ruang Banmus DPRD.
Ratusan massa yang menggelar aksi damai, perwakilannya diterima oleh Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKB M. Jubaedi, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Golkar Dadan Daniswan, Ketua Komisi IV Dr. H. Hamdi dan sejumlah anggota DPRD lainnya.
Korlap aksi Ketua FPI Majalengka Dede Iwan mengatakan, umat muslim merasa gerah dengan kebangkitan paham komunis di Majalengka. “Paham Komunis tolong cegah sedini mungkin,” ujar Dede Iwan saat audiensi dengan DPRD Majalengka.
Selain itu pihaknya meminta evaluasi Kapolda Jawa Barat karena menjadi pembina LSM yang membiarkan penyerangan kepada ulama, santri dan habib di Mapolda Jawa Barat.
Ulama lainnya Ustaz Yusuf mengatakan akhir-akhir ini dirinya prihatin semakin semrawutnya kondisi sosial di Indonesia dan kemungkaran semakin berani menampakan diri.
“Bahkan paham-paham komunis mulai muncul, di kaos dan lainnya. Kami menuntut keadilan, pemerintahan adil dan hukum jangan tumpul ke atas dan tajam ke bawah,” ujarnya.
Ustaz Ali Hambali Ketua Syarikat Islam Kabupaten Majalengka juga turut prihatin dengan pemberitaan media akhir-akhir ini tentang Islam.
“Saya orang Sunda, tidak rela orang Sunda benturan dengan ulama, kita harus ada kesepakatan antara ulama dan anggota DPRD di Majalengka untuk jaga kemaslahatan di Majalengka dan membentengi dampak sosial kemajuan pembangunan,” ujarnya.
Senada diungkapkan Anggota DPRD dari Fraksi PPP Dede Aif Mussafa. Dirinya mengatakan, kondisi yang bergejolak mudah-mudahan segera reda. “Islam dan NKRI harga mati, para alim ulama harus kita jaga dan mengapresiasi apa yang diaspirasikan para ulama,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKB, M. Jubaedi yang menjadi pemimpin audiensi mengatakan aspirasi mencegah kebangkitan PKI dan memproses kejadian penyerangan ulama di Mapolda Jabar akan ditampung dan ditindaklanjuti ke jenjang lebih tinggi.
“Aspirasi ini akan disampaikan ke jenjang lebih tinggi, akan ada rapat pimpinan terlebih dahulu dan akan disampaikan ke stake holders yang tepat,” ujarnya. (Abduh)
