Citrust.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon menjalin kerja sama dengan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Kemen PUPR dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Kamis (6/10/2022) di ruang Adipura Balaikota Cirebon.
Kerja sama tersebut terkait penanganan kawasan kumuh, berupa perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) sebagai lanjutan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon.
Kepala Prasarana dan Permukiman Wiliayah (PPW) Jawa Barat, Oscar RH Siagian mengatakan, program ini merupakan penanganan kawasan kumuh dengan target menurunkan luas permukiman kumuh, kemudian mewujudkan kolaborasi penanganan pemukiman kumuh dengan berbagai stakeholder.
“Selain itu, ada penyediaan infrastruktur pemukiman serta mendorong pemda dalam penerapan regulasi terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat, yang tentunya melalui program Kotaku,” ujarnya.
Direktur Keuangan dan Operasional PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), Bonai Subiakto berharap, kolaborasi penanganan kumuh ini dapat berkembang baik. Karena skema kolaborasi akan tumbuh tanggung jawab dan kebersamaan untuk merawat hasil kegiatan.
“Kolaborasi dapat dikembangkan dengan berbagai sektor. Yang penting memenuhi syarat berupa dokumen perencanaan dalam bentuk rencana penataan lingkungan permukiman (RPLP) sebagai dasar inisiasi kolaborasi antarsektor,” kata dia.
Bonai juga menilai, bahwa kolaborasi ini sebagai langkah awal dan konkrit dalam upaya percepatan pelaksanaan program, sehingga target penanganan kawasan kumuh dan cita-cita menciptakan Kota Cirebon yang layak huni yang berkelanjutan dapat terwujud.
Bonai melanjutkan, rencana penanganan rutilahu di Kota Cirebon difokuskan di Kawasan Pesisir Panjunan Kelurahan Panjunan Kota Cirebon. Ada 27 unit rutilahu yang terdiri dari 5 unit pembangunan baru rumah layak huni dan 22 unit peningkatan kualitas rutilahu dengan total alokasi Rp1,5 miliar.
“Sumber dananya berasal dari masyarakat, tentunya dari pajak. Oleh karena itu, ini bagian dari program CSR dan kami kembalikan kepada masyarakat dalam bentuk program rutilahu. Karena kami bergerak di bidang perumahan,” ungkap dia.
Sementara itu, Walikota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH menyampaikan terima kasih, atas kerja sama dalam penanganan kawasan kumuh, terutama untuk rutilahu. Kota Cirebon merupakan daerah penopang wilayah sekitar, sehingga perlu dipercantik dan indah.
“Tata kota dan lingkungan harus ditata, bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat sangat kami harapkan agar Kota Cirebon bisa tetap menjadi penopang daerah sekitar, melalui penanggulangan wilayah kumuh,” tuturnya.
Azis juga mengakui, Pemkot Cirebon turut menganggarkan meski jumlahnya kecil. Sehingga bantuan ini sangat membantu untuk program pengentasan kawasan kumuh. Pihaknya juga berpesan kepada masyarakat untuk menjaga dengan baik.
“Masyarakat yang berada di garis terdepan memiliki tanggung jawab untuk terus mempertahankan dan mempercantik wilayah kumuh, terlabih saat ini sudah berubah. Insya Allah akan menjadi destinasi pantai di Kota Cirebon,” katanya.
Sebagai informasi, kolaborasi dari Pemkot Cirebon melalui APBD Kota Cirebon untuk penanganan kawasan kumuh di Kawasan Panjunan sudah dilakukan sejak 2020-2022.
Pada tahun 2022 ini, sudah dilakukan pergeseran tiang listrik TM TR gardu Pesisir Panjunan, tenaga pendamping, penanaman tanaman peneduh dan tanaman perdu di sekitar kawasan Panjunan dan pengaspalan gang Sontong RW 10 Kelurahan Panjunan. (Aming)
