oleh

Teknis Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ); Tambal Sulam di Tengah Gelombang

Oleh: Ahmad Riyadi S. Leky

(BPH PB PMII. Kandidat Ketua Umum PB PMII 2021-2023)

Dalam perkembangan sejarah, setiap perubahan global selalu berawal dari revolusi industri. Namun, era 21 ini nyaris tak terprediksi, Covid 19 pada akhir tahun 2019 hadir secara mengejutkan melanda hampir semua negara di dunia sehingga WHO pada Januari 2020 menyatakan bahwa dunia masuk ke dalam darurat global.

Bahkan hingga tulisan ini hadir (12/3), virus Corona yang menyerang sistem pernapasan ini sejak kemunculannya secara global telah menginveksi 118.545.934 kasus baru dan 2.629.240 meninggal dunia (arcgis.com), begitu pula di Indonesia terjadi 1,4 juta kasus, sembuh 1, 22 juta kasus, 37, 932 meninggal dunia (JHU CSSE Covid 19).

Darurat global ini tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, namun juga memunculkan revolusi dan disrupsi pada sektor budaya, baik cara hidup, maupun life style, dengan berpedoman pada protokol kesehatan. Bahkan, disrupsi itu terjadi juga di sektor strategis seperti pendidikan.

Di sektor pendidikan, kebijakan yang diambil banyak negara termasuk Indonesia diimplementasikan melalui sistem pendidikan jarak jauh (PJJ)/ e learning.  Sistem ini memunculkan paradigma baru, yakni dari tatap muka menjadi virtual, dari guru/ dosen sebagai narasumber menjadi fasilitator dan siswa/ mahasiswa menjadi peserta aktif.

Hal ini didukung oleh Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19). Prinsip yang diterapkan dalam kebijakan masa pandemi COVID-19 adalah “kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran”. Karenanya, terdapat perombakan besar besaran dalam cara mengajar dan proses belajar, termasuk media dan kerangka paradigmatik yang digunakan.

Selama satu tahun terakhir, siswa, tenaga pengajar, orang tua, dan stakeholder terkait dipaksa untuk keluar dari pola konvesional menjadi pola digital, sejalan dengan konsep revolusi industri 4.0 yang lebih mengedepankan internet of thing dan teknologi digital. Sebagai sebuah program, berbagai riset di lapangan menyatakan bahwa PJJ/ e learning bisa diterapkan, dengan adanya fasilitas internet, keterlibatan orang tua (untuk siswa sekolah), PJJ cukup bisa melakukan adaptasi sistem pendidikan yang lebih mengedepankan partisipatoris, misalnya tugas mandiri, mengedepankan aspek psikomotorik siswa, dan  membuat pendidikan lebih praktis, fleksibel, dan santai.

Namun, jika ditarik secara makro dalam kerangka pendidikan yang lebih strategis, tentu memerlukan ruang kritis, apakah hasilnya sistem PJJ yang dilaksanakan sudah efektif dan efisien dengan sistem tatap muka, lebih baik, atau lebih buruk. Perlunya ruang evaluasi dan sikap kritis masyarakat sangat diperlukan, mengingat pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab stakeholder terkait, melainkan tanggungjawab seluruh elemen dalam mengantarkan generasi berikutnya menjadi generasi yang cerdas, unggul, dan berkepribadian sebagai mana falsafah Pancasila dan tujuan konsitusi. Jika tujuan ini tidak tercapai, maka sistem pendidikan kita hanya mampu bertahan pada level normatif, namun tidak cukup strategis dalam menghadapi berbagai goncangan.

Meskipun pemerintah telah memberikan fleksibilitas dana BOS untuk subsidi kuota bagi guru dan siswa kurang mampu, provider seluler menyediakan akses murah/ gratis untuk pendidikan, dan optimalisasi RRI dan TVRI dalam menyebarluaskan konten pembelajaran, namun masih terdapat permasahan mendasar sistem PJJ, yakni belum mampu menjawab kondisi pembelajaran di kalangan ekonomi bawah (tingginya biaya kuota, perangkat HP tidak cukup memadai),  daerah 3T (akses internet yang blank spot, minimnya sinyal), gagap terhadap teknologi (siswa dan pengajar mengalami kesulitan, terutama yang berusia lajut dan tidak faham menggunakan teknologi, kesulitan orang tua mendampingi anaknya melakukan kegiatan belajar mengajar), serta kesulitan evaluasi belajar karena tidak bisa terpantau secara langsung sehingga nilai hasil belajar juga jauh dari ekspektasi.

Hal ini senafas dengan hasil evaluasi komisi X DPR RI atas sistem PJJ yang berjalan. Simpulannya, teknis PJJ sangat dilematis, secara metode dan capaian tidak efektif, namun secara kebijakan tidak bisa melaksanakan pelaksanaan belajar tatap muka karena prasyarat yang ditentukan oleh Kemenkes sangat ketat.

Penulis menilai, implementasi sistem PJJ ini adalah sistem pendidikan yang urban minded dan economic middle class minded, serta sangat normatif. Padahal, sejatinya pendidikan harus setara bagi seluruh anak bangsa, baik kaum rural maupun urban, kelas ekonomi bawah, menengah, atau pun atas, serta manajemen pendidikan harus mampu berjalan di atas kenyataan Pandemi, bukan berada di bawah yang berusaha mengimbangi pandemi.

Ketatnya prasyarat pembelajaran tatap muka ini sangat berbeda dengan penerapan prasyarat dalam ruang publik yang lain. Misalnya di ruang kerja diberlakukan sistem Work From Home (WFH)-Work From Office (WFO), pembatasan jam buka di mall, café, restaurant, tempat wisata, justeru lebih longgar padahal interaksinya sama dan pasti terjadi. Alih alih menyelematakan ekonomi, maka pelaksanaan sistem PJJ justeru menegaskan keberpihakan negara pada pemulihan ekonomi (baca: kapitalisasi ekonomi), namun tidak cukup aware pada pemulihan pendidikan.

Dengan demikian, masalah PJJ bukan hanya berada pada sektor hilir yakni proses PJJ itu sendiri, namun pada sisi keberpihakan negara yang kurang begitu responsif pada sisi pendidikan. Jika interaksi di ruang publik diperbolehkan namun adanya pembatasan yang ketat, kenapa tidak terjadi hal yang sama di sisi pendidikan. Ketidakberdayaan infrastruktur pendidikan meng-counter pandemi ini bagian dari potret pendidikan yang masih terseok-seok menghadapi revolusi digital (4.0), yakni manusia adaptif dengan hi tech.

Perlu dilakukan sekema percepatan revolusi digital (4.0) di sektor pendidikan dengan menegaskan siswa, guru, dan pemangku kebijakan secara egaliter dan setara. Caranya. Pertama, secara budgeting, perlunya dana stimulus APBN/ APBD untuk melakukan upgrade kapasitas tenaga pengajar. Jika pengajar menghadapi kesulitan mentransfer knowledge, attitude, dan skill kepada siswa, maka sudah dipastikan siswa jauh lebih sulit menerima transfer dari pengajar.

Kedua, secara resources jaringan, perlu dilakukan upaya memutus kesenjangan jaringan internet antar daerah, terutama daerah 3T. Dalam perencanaan strategi digitalisasi nasional, Kemenkominfo merilis ada 83.218 desa/ kelurahan di Indonesia, 12.548 di antaranya belum terakses internet  4G (15%). Dari 15 % tersebut, 1.095 desa/ kelurahan sedang on going 4G, 113 desa/ kelurahan sedang upgrade dari 2G/3G, namun masih 7.904 desa/ kelurahan masih unserverd area. Atas data ini, pemerintah perlu melakukan klarifikasi makna data ini, apakah ini bisa mengadaptasi PJJ atau tidak. Jika tidak, maka ibarat mobil yang sudah hi tech namun minim bensin.

Ketiga, secara stimulus kuota, hingga saat ini sudah dirasakan, namun masih belum begitu efektif dalam menggenjot akses kuota. Disamping stimulus dari pemerintah pusat, pemerintah daerah melalui sekolah/ kampus perlu didorong mengeluakan kompensasi kuota atas pembayaran dana sekolah yang awalnya untuk keberlangsungan tatap muka. Informasi di lapangan menyebutkan ada piranti pendidikan yang tidak bisa memberikan kompensasi itu, padahal pembayaran biaya operasional sekolah/ kampus tidak dikurangi.

Keempat, pada tahap evaluasi, perlu dirancang prioritas kebijakan untuk pelonggaaran sistem pembelajaran tatap muka secara bertahap dengan tetap melakukan protokol kesehatan secara ketat. Jika di kantor/ tempat kerja sama bisa dilakukan sistem tatap muka, baik 50:50 atau 75:25, maka seharusnya di sekolah juga bisa terjadi. Baik tatap muka penuh maupun PJJ penuh sama sama beresiko, maka perlu dicari titik temu untuk bisa mengkombinasi sistem pendidikan secara adaptif, adoptif, dan proporsional.

Mengakhiri tulisan ini, penulis mengambil refleksi pelaksanaan Pilkada 2020 yang banyak disinyalir menimbulkan klaster baru Covid 19 dan menurunkan partisipasi pemilih, nyatanya sebaliknya. Semuanya kembali kepada pilihan, apakah bertahan seadanya sambal menunggu arah angina datang, atau mengibarkan layar untuk melaju di tengah gelombang. Sebagai organisasi yang teruji 61 tahun bersama kaum mustad’afin (kaum marginal), PMII siap melakukan advokasi baik pada level kebijakan maupun pada akar rumput untuk bersama-sama saling memberikan pencerdasan kehidupan bangsa sebagaimana konstitusi kita. (*)

Komentar

News Feed