oleh

Sudah Antre Berjam-jam, KPM PKH Belum Dilayani Bank

Citrust.id – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj Selly Andriany Gantina melakukan inspeksi terhadap pelayanan di BNI Cabang Cirebon, Jalan Yos Sudarso Lemahwungkuk Kota Cirebon, Selasa (12/10/2021).

Inspeksi tersebut dikhususkan pada pelayanan BNI terhadap para kelompok penerima manfaat (KPM) program bantuan sosial dari pemerintah. Karena sebelumnya, Selly menerima aspirasi dari KPM terkait pelayanan perbankan dalam program Program Keluarga Harapan (PKH).

Salah seorang KPM PKH asal Desa Pangenan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Kalimah mengaku, datang ke BNI Cirebon untuk mengurus pembuatan kartu ATM baru. Karena kehilangan kartu ATM yang jadi alat penerimaan program PKH.

“Saya sudah empat kali datang ke BNI. Sekarang kelima kali datang dan selalu kehabisan antrean. Padahal datang jam 08.00. Bahkan pernah jam 07.00 sudah habis,” ujarnya.

Kalimah menambahkan, pihaknya sudah beberapa kali membuat surat kehilangan ke kepolisian sektor setempat, tapi tetap saja belum bisa mengakses layanan BNI. “Katanya kuota layanan dibatasi hanya 25 orang,” tutur kalimah.

Hal serupa juga dialami KPM PKH dari Desa Astapada, Kecamatan Tengahtani, Kabupaten Cirebon. ATM BNI miliknya yang digunakan untuk menerima bantuan PKH terblokir sejak Juli lalu.

“Saya baru pertama ke sini karena diarahkan pendamping, disuruh buka blokir. Saya datang dari jam 6.30 dan dapat nomor antrean 23,” katanya.

Kepala BNI KCU Cirebon, R Siswandi Tirtakusumah mengaku, tidak perbedaan layanan untuk nasabah umum dan KPM PKH. “Semua pelayanan jadi satu, tapi memang ada pembatasan jumlah layanan karena masih pandemi,” ujarnya.

Siswandi juga mengaku, pihaknya tidak ada niatan untuk menahan pelayana. Karena pihaknya juga sudah menerbitkan jadwal khusus untuk para nasabah KPM PKH. “Sebenarnya kita sudah susun jadwal, tidak berniat untuk menahan mereka,” kata dia.

Sementara itu, Selly mengatakan, kondisi yang terjadi karena adanya kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi antara BNI dan pendamping KPM PKH.

“Harus ada komunikasi intensif antara pihak BNI dan pendamping KPM PKH. Hal ini agar tidak ada kesalahpahaman atau kurang informasi antara keduanya,” ungkap Selly.

Sebab itupun, Selly mendorong adanya sosialisasi perihal pelayanan bagi KPM PKH. “Harus ada sosialisasi secara masif agar pelayanan berjalan baik,” katanya. (Aming)

Komentar

News Feed