Cirebontrust.com – DPRD Kabupaten Cirebon mengkritisi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, masih ada SKPD yang belum bisa melakukan perencanaan kegiatan dan anaggaran secara maksimal. Akibatnya, sisa lebih anggaran (Silpa) pada APBD 2016 mencapai Rp. 292 miliar.
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H Mustofa mengatakan Silpa pada APBD yang realistis ada di angka Rp 40-50 miliar. Menurutnya, 100 persen Silpa memang tidak berasal dari perencanaan kegiatan yang tidak optimal, melainkan juga berasal dari efisiensi kegiatan seperti pelelangan.
“Dalam suatu lelang berbagai kegiatan, biasanya selalu ada sisa anggaran yang berasal dari selisih nilai pagu dengan nilai akhir tawaran lelang. Hasil selisih ini bisa masuk ke dalam silpa,” kata Mustofa usai rapat paripurna persetujuan DPRD terhadap pertanggungjawaban APBD 2016 di gedung DPRD, Rabu (26/7).
Dikatakannya, biasanya memang sebagiannya berasal dari efisiensi anggaran, namun jumlah total dari efisiensi anggaran ini paling hanya 10 persen dari total silpa. Sementara sebagian besarnya kemungkinan dari perencanana yang kurang matang dari tiap SKPD.
Mustofa menambahkan, tiap SKPD memang diperlukan peningkatan penyerapan anggaran. Dari data hasil silpa ini, menurutnya, pihaknya akan menanyakan realisasi dari tiap program kepada SKPD.
Sementara itu, Bupati H Sunjaya Purwadisastra menganggap wajar adanya silpa dalam suatu APBD. Suatu pemerintahan di manapun, kata dia, termasuk pemerintah pusat, dipastikan akan selalu ada silpa.
“Salah satunya kan kami bisa melakukan efisiensi dari suatu kegiatan. Misalnya kita lelang suatu kegiatan dengan nilai pagu Rp 10 miliar, penawarannya Rp 9,5 miliar, kan berarti kita hemat Rp 500 juta. Kalau suatu kegiatan bisa hemat di angka Rp 500 juta, lalu dikumpulkan, akan ada anggaran berapa yang tergabung ke dalam silpa?,” katanya. (Iskandar)
