oleh

Pemkab Klaim Daerah Kuningan Bebas Zona Kotaku

Kuningantrust.com – Upaya untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan dan mengurangi lingkungan kumuh. Pemerintah Kabupaten Kuningan merilis program unggulan kotaku (kota tanpa kumuh, red).

Demikian disampaikan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DPRPP) Kuningan, Ridwan Setiawan yang diwakili oleh Sekretaris, Yudi Nugraha, pada acara Lokakarya Evaluasi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh).

Kegiatan dihadiri Bupati Kabupaten Kuningan, H. Acep purnama di rumah makan Lembah Ciremai, Senin (20/02).

Yudi mengatakan, program Kotaku akan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan dan mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni.

“Tidak hanya itu, program Kotaku itu bertujuan pula menurunkannya luas kawasan kumuh,” katanya.

Evaluasi program Kotaku dilakukan pada tahun 2016, sebelumnya baru dalam tahap persiapan dan perencanaan, meliputi sosialisasi program baik di tingkat Kelurahan/Desa dan tingkat Kota.

“Pembentukan pokja PKP, SK-nya masih dalam proses. Untuk tahap kedua adalah perencanaan yang meliputi, penyepakatan visi pemukiman baik tingkat Kelurahan dan tingkat kota,” jelasnya.

Saat ini, sudah dilakukan Pembuatan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) di seluruh lokasi kotaku, di tiga kecamatan dengan 40 desa.

“Pembuatan RTPLP di lokasi kumuh yaitu 10 desa sesuai SK Bupati tahun 2016, pembuatan DED di tiga desa yaitu Awirarangan, Ancaran dan Cipari,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Kuningan, Acep Purnama mengatakan salah satu sasaran kawasan permukiman adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi nol persen.

“Bagaimana menata lingkungan masyarakat yang lebih layak untuk mengurangi kawasan kumuh hingga nol persen dan penyediaan akses sanitasi untuk masyarakat tahun 2019, yang ditargetkan se-Kabupaten Kuningan,” jelasnya.

Disebutkannya, yakni melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38,431 hektare, dengan pencapaian akses air munum 100 persen.

BACA JUGA:   Belum Sepekan Zona Biru, Warga Terpapar Covid-19 di Kota Cirebon Malah Bertambah 2 Orang

Dia mengatakan, program tersebut sebenarnya sudah ada sejak tahuna 2015, program Kotaku tidak hanya berbicara persalan perkotaan tetapi juga tentang perdesaan.

“Jadi mendata berapa kawasan daerah kumuh di daerah kita, misalkan kepala desa memetakan berapa kawasan kumuh di desanya, juga berapa warga yang miskin di desanya, bepara rumah tidak layak huni, saya yakin di setiap desa ata kelurahan pasti ada,” kata Acep. (Ipay)

Komentar

News Feed