Citrust.id – Pemerintah dan DPR diminta lebih perhatikan suara rakyat. DPR pimpinan Puan Maharani mesti mampu untuk mengoptimalkan pengawasan terkait nasib hajat hidup rakyat banyak ini. Peneliti BRIN, Aisah Putri, mengungkapkan hal tersebut.
Hasil survei Litbang Harian Kompas mengungkapkan, mayoritas responden setuju terhadap pernyataan soal pemerintah yang lebih fokus membangun Ibu Kota Negara Nusantara berbanding membenahi kondisi ekonomi masyarakat.
Menurut Aisah, survei tersebut seharusnya menjadi catatan dan evaluasi bagi pemerintah. Dalam situasi ini, bertubi-tubi terkait ekonomi publik. Pertama, pandemi memukul ekonomi menengah bawah. Pedagang kecil yang berdagang di ruang publik yang mengharapkan kehadiran langsung.
“Di sisi lain, ada banyak persoalan ekonomi berkaitan dengan hilangnya minyak bersamaan bersamaan dengan kebutuhan publik. Akibatnya, ada kenaikan harga kebutuhan dasar,” ujar Aisah.
Menurutnya, suara masyarakat lewat hasil survei tersebut seharusnya menjadi catatan dan evaluasi bagi pemerintah.
“Ini jadi catatan untuk pemerintah evaluasi juga. Publik membayangkan pemerintah tidak fokus pada kepentingan publik untuk ekonomi, tetapi membangun ibukota negara,” sebut Puput, sapaan akrabnya.
Selain pemerintah, dia juga menyoroti parlemen yang seharusnya bisa mengawasi kebijakan pemerintah yang tidak esensial.
Ia pun berharap, DPR pimpinan Puan Maharani mesti mampu untuk megoptimalkan pengawasan terkait nasib hajat hidup rakyat banyak ini. Pemerintah dan DPR diminta lebih perhatikan rakyat.
“Seharusnya tetap ada fungsi pengawasan dan legislasi yang menyeimbangkan apakah memang bentukan IKN tepat. Apakah menggelontorkan uang untuk pemilu serentak secara bersamaan semua di tahun sama di 2024 bersamaan dengan IKN paksakan juga? Paling tidak itu jadi evaluasi pemerintah dan parlemen,” terang Puput.
Dalam catatan Puput, pemerintah dan parlemen kompak, gerak cepat mengesahkan UU IKN pada awal tahun ini. Di sisi lain, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mendorong ekonomi rakyat. Misalnya, bantuan subsidi upah, BLT minyak goreng, kartu prakerja dan sebagainya.
“Namun sayang, berita baik tersebut kadang tertutupi dengan polemik politik macam presiden tiga periode dan penundaan pemilu,” tandasnya. (Rls)
Komentar