INDRAMAYU (CT) – Sudah dicairkannya bantuan Dana Desa dan ADD tahun 2016 di beberapa desa di Indramayu, hingga membuat pemerintah desa melakukan pembangunan di desa nya, namun hal tersebut justru tidak di imbangi dengan terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat dan terkesan tidak transfaran.
Seperti yang terjadi di Desa Tunggulpayung Kecamatan Lelea, dimana adanya perbaikan jalan desa yang bersumber dari DD, dipermasalahkan oleh warga masyarakat setempat. Pasalnya, perbaikan di sepanjang jalan gang Haji Ojin di desa tersebut terkesan asal-asalan.
Salah satu warga Desa Tunggulpayung, Carkaya (35) mengatakan bahwa perbaikan jalan dengan panjang lebih kurang satu kilometer dan lebar 2,5 meter tersebut terlihat tidak sesuai standar spesifikasi.
“Kok dengan tanah begini, seharusnya itu menggunakan batu split atau material yang lebih keras. Tebalnya juga hanya satu centimeter saja,” Ungkapnya.
Dikatakannya, bahwa perbaikan jalan dirasa akan percuma. Pasalnya kontruksi jalan tidak akan kuat menahan beban berat, terlebih jalur tersebut merupakan akses utama warga desa untuk mengangkut hasil bumi.
Selain itu, pengerjaan perbaikan jalan dengan sistem pengaspalan itu juga tampak asal-asalan, karena selain ketebalannya hanya berkisar satu centimeter, juga dibanyak titik masih belum sempurna, yakni terlihat dasar tanahnya.
Warga Desa Tunggulpayung lainnya, Rosidin, juga mengeluhkan hal yang sama terkait pengerjaan perbaikan jalan tersebut.
Pihaknya juga mengatakan bahwa pengerjaan perbaikan jalan yang bersumber dari Dana Desa tersebut sebelumnya tidak pernah dilakukan musyawarah oleh pemerintah desa dengan warga setempat.
“Rencana pembangunannya saja kami tidak tahu, apalagi soal berapa anggarannya, apalagi untuk dilibatkan, untuk tahu bagaimana rencana pembangunan desa saja kami kesulitan,” tuturnya.
Dengan kondisi begitu, pihaknya sebagai perwakilan masyarakat, merasa kecewa tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah pembangunan desa. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan terkadang tidak sesuai dengan harapan warga.
“Kami sebagai warga hanya ingin adanya transparasi dari pemerintah desa,” pungkasnya. (Didi)
