Citrust.id – Pemenuhan kebutuhan pangan dan swasembada beras menjadi prioritas dan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Indonesia.
Provinsi Jawa Barat berperan penting dalam pengendalian pangan nasional. Kontribusi produksi padi yang dihasilkan merupakan yang terbesar di tingkat nasional (peringkat ke-2 setelah Provinsi Jawa Timur) sebanyak kurang lebih 17 persen.
Untuk Kabupaten Indramayu sendiri memiliki lahan sawah terluas, yakni 114.245 hektare. Produksi padi di Indramayu setiap tahun mencapai sekitar 1,7 juta ton GKP. Dengan total konsumsi pertahun hanya 0,5 juta ton GKPG, maka terjadi surplus sebanyak 1,2 juta ton GKP.
Namun demikian, kondisi tersebut tidak sebanding dengan kesejahteraan petani di Indramayu, sebagai daerah lumbung padi. Apalagi, di tahun 2018 ini kekeringan di Indramayu seluas 6.528 hektare yang memperburuk kondisi ekonomi para petani.
Sementara, dari jumlah areal luas tanam di Kecamatan Losarang sebanyak 4.651 hektare, lahan sawah yang dapat terairi hanya sekitar 2.258 hektare, dan sekitar 2.393 hektare tidak bisa diselamatkan alias gagal panen (gadu).
Menanggapi itu, Anggota DPR RI Komisi 4, Ono Surono mengatakan, seharusnya puso ini bisa diminimalisir bila jajaran pemerintah daerah cepat tanggap dalam mengatasi masalah kekurangam air, tidak melulu mengandalkan pemerintah pusat.
“Sebagaimana yang saya tahu, bahwa Kementerian Pertanian telah membentuk Tim Upsus yang didalamnya semua unsur Pemerintah terlibat, misalnya saja, adanya isu mafia air,” kata Ono, kepada Citrust.id, Selasa (31/07).
Ia menjelaskan, dari pertemuan dirinya dengan petani di Kecamatan Losarang dan Kandanghaur, para petani selalu menyampaikan adanya Mafia air yang mengarah ke Oknum di lingkungan pengairan yang beinisial MS.
“Tapi kok ya tidak pernah ditindaklanjuti secara institusi,” cetusnya
Ono mengungkapkan, dari informasi yang diterimanya, malah sampai di desa Ranjeng Losarang sempat terjadi insiden keributan antara Petugas dari TNI dengan orang yang infonya kaki tangan dari MS.
“Bila selama ini masalah bantuan Alsintan dari pusat, bantuan Bibi atau Pupuk Pusat, Rehab atau Pembangunan jaringan irigasi Pusat, lalu pemberantasan mafia air pusat, lalu apa kerja Pemerintah daerah dalam mendukung kedaulatan pangan Indonesia?” ujarnya dengan nada bertanya.
Menurutnya, dalam mengatasi masalah-masalah pertanian tersebut, seharusnya pemerintah daerah yang lebih tahu situasi dan kondisi di lapangan, lebih cepat tanggap menyelesaikan masalah pertanian di Indramayu sehingga gagal panen tidak terjadi.
“Karena mereka (Pemda, red) senyatanya tidak hadir di tengah-tengah rakyat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ono Surono meminta kepada Upsus Jawa Barat untuk segera turun tangan dan melakukan evaluasi secara menyeluruh, seiring kekeringan lahan pertanian di wilayah Dapil Jabar VIII (Indramayu dan Cirebon)
“Saya selalu melaporkan perkembangan terkini kepada Upsus Jabar, terkait kondisi lapangan yang disampaikan petani saat kunjungan lapngan,” tuturnya. /didi
