Catatan Dadang Kusnandar
PAHAM kekerasan/ radikalisme kembali menguat. Sesama anggota masyarakat hanya lantaran sesuatu yang tidak jelas bisa saling curiga dan bermusuhan.
Akhirnya kekerasan tidak bisa dihindari. Satu dengan yang lain berdiri dalam silang pendapat yang memicu kekerasan masif. Ironinya kekerasan itu berwujud secara fisik.
Untuk mengeliminir kekerasan massa, di Bali 25-26 September akan berlangsung seminar nasional bertajuk Aksi Kebangsaan Melawan Radikalisme. Seminar diikuti sekitar 300 utusan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
Prof. Dr. Jamali Sahrodi mengungkapkan, ” Intinya, ini gerakan para akademisi, perguruan tinggi dan pendukung NKRI untuk melawan paham radikalisme di Indonesia”.
Menurutnya, perlu ditanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak dini melalui pengenalan Pancasila dan implementasi nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari.
“Nanti saya usulkan untuk diterapkan mata pelajaran PMP dengan penafsiran terbuka tapi bernas, bukan asal bebas berpendapat dan bukan pula hanya penafsiran tunggal seperti zaman orba.
Direktur Program Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon itu menganggap penting tentang keterbukaan dan multi tafsir tentang Pancasila. Namun harus tetap berada pada rambu-rambu akademis, bukan semata-mata tafsir penguasa.
Lebih lanjut ia menjelaskan, “Perlu ada (tafsir lain mengenai Pancasila) tapi harus berdasarkan rambu-rambu akademis bukan tafsir penguasa semata”.
Model perdebatan hukum di Indonesia, mereka bebas tapi ada rambu-rambu penafsiran yg memungkinkan ditafsirkan. Kelak akan terjadi seleksi alam, bila ada orang menafsirksn seenaknya seperti anggota dewan kita, masyarakat akan mencibir dan mengucilkannya”
Seminar dua hari itu merupakan bagian dari proses pencerdasan masyarakat. Kecerdasan masyarakat tak pelak mampu memilah perilaku sosial yang maslahat. Semakin cerdas pola pikir masyarakat, semakin mampu menjauh dari tindakan radikal.@
*) Penulis lepas tinggal di Cirebon
