Citrust.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon dapat insentif fiskal atau dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk daerah berdasarkan kriteria tertentu.
Kota Cirebon dapat intensif fiskal kategori Kinerja Penurunan Stunting dan Kinerja Percepatan Belanja Daerah.
Wakil Wali Kota Cirebon, Dra. Hj. Eti Herawati, M.A.P., menerima intensif fiskal saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023, di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (6/10/2023).
Eti mengatakan, insentif fiskal sebesar Rp6.838.177.000 itu akan digunakan untuk percepatan stunting di Kota Cirebon, khususnya beberapa program yang perlu intervensi, agar cakupan dan kualitas pelaksanaan lebih efektif.
“Langkah-langkah strategis perlu kami jalankan dalam percepatan penurunan stunting. Kami yakin, upaya ini mampu mempercepat penurunan stunting di Kota Cirebon,” kata Eti Herawati.
Pada intervensi spesifik, misalnya, masih perlu peningkatan kapasitas kader dan petugas kesehatan untuk penggunaan alat pemantauan status gizi di posyandu. Selain itu, perangkat medis di puskesmas, sehingga pemantauan status gizi bisa secara cepat dan akurat.
“Kami harapkan dengan alat yang lebih lengkap, kader bisa memetakan lebih spesifik. Sehingga intervensi program penurunan stunting tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. (HC) KH Ma’ruf Amin mengungkapkan, target penurunan prevalensi stunting menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia.
Sebab, permasalahan stunting berkaitan erat dengan permasalahan gizi buruk. Untuk mengejar target tersebut, perlu kerja bersama dari semua pihak sebagai kuncinya.
“Saya tegaskan, peran aktif serta sinergi dan kolaborasi seluruh pihak adalah kunci dalam upaya mengatasi masalah gizi,” tegasnya.
Sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Pusat, Wapres memandang, perlu penuntasan persoalan gizi termasuk stunting.
Tidak sekadar perkara menurunkan prevalensi, tugas kemanusiaan berkelanjutan juga penentu kualitas kehidupan bangsa ke depan.
Wapres menekankan pentingnya peningkatan kapasitas penggerak di lapangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ia juga meminta, upaya percepatan penurunan stunting mengoptimalkan pendekatan legal formal dan politik hingga sosial kultural dan keagamaan.
“Melalui mereka, kita harus pastikan, setiap intervensi betul-betul telah diterima dan dirasakan manfaatnya oleh target sasaran,” katanya. (Haris)
