Majalengkatrust.com – Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos-RI) akan memberikan bantuan subsidi bagi masyarakat kurang mampu, dalam bentuk non-tunai atau voucher pangan.
Dalam program voucher pangan tersebut, pemerintah pusat menargetkan 1,4 juta keluarga kurang mampu di 51 kabupaten dan kota yang ada di Indonesia.
Pemerintah Kabupaten Majalengka sendiri, melalui Sekretaris Dinas Sosial Atomi mengatakan, belum mengetahui tentang program itu. Namun demikian, pihaknya berharap masyarakat di Kabupaten Majalengka mendapatkan bantuan subsidi pangan itu.
“Belum ada rapat koordinasi, biasanya suka ada sosialisasi dulu. Namun kami menyambut baik program pemerintah pusat itu, semoga Majalengka menjadi bagian dari 51 Kabupaten yang ditargetkan,” kata dia, saat ditemui di kantornya, Kamis (02/02).
Dia melanjutkan, bagi masyarakat kurang mampu, bantuan itu sangat bermanfaat dan berharga, terlebih harga pangan sekarang sudah melonjak naik, dan pendapatan masyakat kurang mampu tidak menentu dan di bawah standar.
“Masyarakat kita tidak semua orang kaya, seperti dalam Badan Pusat Statistik Majalengka, masih ada ribuan yang dikatakan kurang mampu, masih ada yang perlu bantuan. Nanti kalau program itu sudah ada, pasti kami akan salurkan pada orang yang tepat,” imbuhnya.
Sementara itu, Yoyon (46) Warga Desa Cipeundeuy, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka sangat berharap dirinya mensapatkan bantuan subsidi itu. Menurutnya program itu akan membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, terlebih penghasilan dari mengambil batu kurang mencukupi.
Seperti diketahui, pemerintah pusat melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial mengeluarkan program voucher pangan untuk setiap keluarga kurang mampu. Nantinya mereka akan menerima Rp110.000 per bulan dalam bentuk kartu pintar.
Saldo sebesar Rp110.000 per bulan dapat dibelikan bahan pangan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan telur pada warung elektronik (e-warong) yang bekerja sama dengan bank-bank Himbara.
Serta keluarga yang mendapatkan bantuan voucher pangan akan dibuatkan nomor rekening pada bank-bank BUMN yang tergabung dalam himpunan bank-bank negara (Himbara).
Selain memberikan bantuan sosial berupa non-tunai, kebijakan ini juga mendorong program inklusi keuangan pemerintah, dalam mengenalkan alat bayar berupa kartu elektronik. (Abduh)
