CIREBON (CT) – Tantangan yang akan kita hadapi di tahun 2016 ini sepertinya tidak akan ringan. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga internasional terus dikoreksi ke bawah. IMF dan Bank Dunia masing-masing hanya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global dikisaran 3,6 persen dan 2,9 persen.
Penyebabnya terutama dipicu oleh perlambatan perekonomian yang diprediksi bagi negara-negara emerging market. Hal itu, dikatakan Deputy Komisioner Pengawasan Perbankan IV OJK, Heru Kristiyana, dalam Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan Tahun 2016 di Grage Hotel Cirebon, Senin (22/02).
Ia memaparkan, berdasarkan perkembangan yang terjadi di tahun 2015 dan di awal tahun 2016, maka tantangan yang akan dihadapi sektor jasa keuangan di tahun ini diproyeksikan meliputi beberapa aspek utama. Pertama, masih rentannya pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak pada tingkat pertumbuhan kredit dan pendanaan serta ketersediaan likuiditas. Kedua, kinerja sektor korporasi diperkirakan masih akan stagnan sehingga berdampak pada potensi meningkatnya risiko kredit.
“Semua itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan laba/pendapatan dan permodalan sektor jasa keuangan,” katanya.
Heru menjelaskan, terdapat beberapa dinamika yang juga akan sangat mewarnai kegiatan usaha industri jasa keuangan di tahun 2016. Dengan efektifnya era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), industri jasa keuangan Indonesia diharapkan mampu menjadi tuan di negeri sendiri. Untuk itu, industri jasa keuangan harus mampu meningkatkan daya saing.
“Salah satu faktor kunci untuk mewujudkan hal tersebut adalah industri jasa keuangan harus meningkatkan efisiensi operasionalnya,” katanya.
Dijelaskan Heru, pemerintah telah mencanangkan program prioritas pengembangan sektor ekonomi. Dalam konteks ini, hal yang menjadi faktor penting agar program ekonomi ini dapat terlaksana adalah bagaimana kita mendorong pemanfaatan sektor jasa keuangan untuk pembiayaan-pembiayaan yang memerlukan sumber dana jangka panjang dan mendorong korporasi menjadi lokomotif perekonomian nasional.
Untuk mendukung pertumbuhan perekonomian, lanjutnya, maka perluasan akses keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan pengusaha pemula (start-up business) perlu menjadi perhatian. Dalam konteks ini, pada tahun 2016 pemerintah mengalokasikan dana yang cukup besar.
Pemerintah membuka akses pembiayaan bagi UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga yang relatif terjangkau serta cakupan usaha yang lebih luas. Pemerintah juga mematok target penyaluran KUR sebesar kurang lebih Rp. 100-120 triliyun dengan subsidi bunga sebesar kurang lebih 10 persen.
“OJK akan memfasilitasi agar industri jasa keuangan dapat mendukung dan memanfaatkan peluang ini dengan baik,” tandasnya. (Haris)
