Kuningantrust.com – Aktivis penegak hukum atau praktisi hukum Kabupaten Kuningan, Abdul Haris meminta seluruh instasni pemerintah dan lembaga penegak hukum, menuntaskan bangunan ambruk.
Terlbih dalam pelaksanaan kerja pemabgnunan tersebut, itu kuat dugaan adanya pengurangan bahan baku atau matrial. “Sebagai pengamat sosial dan praktisi hukum, kami tentu menyesal serta prihatin dengan ambruknya bangunan puskes tersebut,” kata Haris kepada awak media, (13/8).
Bentuk keprihatin itu jelas, kata Haris, ini pembangunan puskesmas belum dilakukan sebagaiman mestinya. Terutama dalam melakukan pelayan medis terhadap masyarakat sekitar. “secara the joere dan facto bahwa kondisi bangunan kurang berkualitas bisa dilihat langsung, apalagi mengenai tangga pada saat saya mengecek tadi,” ujar Haris.
Menyinggung soal sedang dilakukan pemeriksaan, lanjut Haris, tentu mengapreasis terhadap kinerja wakil rakyat atau lembaga DPRD, Kepolisian, Kejaksanaan dan Kepala Dinas Kesehatan.
“Sebab hal ini merupakan fasilitas negara buat pelayanan umum yang bersumber anggaran daerah. Kami minta penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap PPK (pejabt pembuat komitmen, red) dan kepala dinas sebagai pengguna anggaran,” ungkapnya. (Ipay)
